Nationalgeographic.co.id—Laporan baru World Resources Institute (WRI) menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat pesisir sebagai pusat konservasi ekosistem laut Indonesia. WRI adalah lembaga penelitian independen yang mendorong pembangunan sosio-ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
Lucentezza Napitupulu peneliti WRI dan juga Adjunct associate Universitas Indonesia menulis untuk the Conversation. Ia bersama rekan mengungkapkan tren pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.
"Laporan terbaru kami, 'Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia: A Review' menyoroti tiga cara untuk menempatkan manusia sebagai pusat pengelolaan ekosistem laut," tulisnya.
"Indonesia perlu meningkatkan perencanaan dan pengelolaan kawasan lindung untuk memastikan keterlibatan masyarakat pesisir."
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi sumber daya lautnya. Lebih dari 23,14 juta hektar merupakan kawasan perlindungan laut (KKP).
Seperti diketahui, bahwa kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan laut yang dilindungi untuk tujuan konservasi. Mayoritas wilayah ini dikelola oleh pemerintah kabupaten di Indonesia.
Negara ini bertujuan untuk meningkatkan total luas KKP menjadi 32,5 juta hektar pada tahun 2030, yang mewakili 10% dari total wilayah laut di Indonesia.
"Namun sejauh ini, komunitas dan masyarakat belum mencapai target tersebut," tulisnya.
Seiring bertambahnya jumlah kawasan lindung, rumah tangga nelayan di Indonesia masih termasuk kelompok termiskin dari masyarakat miskin. Faktanya, statistik menunjukkan semakin sedikit orang yang memilih untuk bertahan di sektor ini.
Melindungi ekosistem pentingKKL dapat memberikan keamanan kerja bagi masyarakat pesisir, mereka yang tinggal di wilayah pesisir. Sehingga dapat menjamin produksi makanan laut yang berkelanjutan.
Untuk mencapai hal ini, Indonesia harus memasukkan ekosistem penting seperti hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dalam perencanaan konservasi lautnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang dari 20% kawasan perlindungan laut di Indonesia melindungi ekosistem penting.
Hal ini dapat membahayakan ekosistem penting. Di pulau Jawa yang berpenduduk padat. Misalnya, hutan mangrove di kawasan yang tidak dilindungi telah mengalami deforestasi dan degradasi dalam skala besar.
Konsekuensinya sangat buruk, peningkatan hilangnya hutan mangrove di Indonesia sebesar 1% dapat mengakibatkan penurunan pendapatan rumah tangga perikanan tahunan antara 5,3% dan 9,3%.
Kawasan lindung yang ditetapkan akan menciptakan peluang untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi sekaligus meningkatkan penghidupan masyarakat pesisir.
Misalnya, hutan mangrove di kawasan lindung di Belitung (pulau di tenggara Sumatera) telah berhasil direstorasi dan kini menciptakan lapangan kerja dari budidaya ikan dan pariwisata.
Mengintegrasikan pengelolaan kawasan lindung dan zona penangkapan ikan
Kawasan konservasi sangat penting bagi perikanan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi nelayan skala kecil. Perikanan berkelanjutan harus menjaga keseimbangan antara konservasi dan profitabilitas.
Untuk melakukan hal tersebut, Indonesia terus membangun lebih banyak kawasan konservasi. Baik kawasan lindung yang dikelola pemerintah atau dengan status konservasi lainnya, di dalam zona penangkapan ikannya.
"Saat ini, proporsi kawasan lindung di dalam kawasan perikanan penting masih sangat rendah," menurutnya.
Di tempat-tempat yang memiliki potensi penangkapan ikan yang besar seperti Maluku dan Natuna hanya sebagian kecil wilayahnya (masing-masing 7,7% dan 7,2%) yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Keduanya berada di wilayah barat dan timur Indonesia.
Indonesia sedang mengubah strategi pengelolaan wilayah penangkapan ikannya dengan tidak lagi berfokus pada ikan yang menguntungkan seperti tuna. Itu karena strategi tersebut belum efektif dalam mencegah penangkapan ikan yang berlebihan.
"Sebaliknya, negara ini mengadopsi pendekatan baru untuk meningkatkan pengelolaan perikanan dan melestarikan sumber daya untuk masa depan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan," katanya.
Mendorong bidang pendukung lainnya
Indonesia juga harus memperluas upaya konservasinya dengan memasukkan penerapan praktik perikanan tradisional.
Di Indonesia bagian timur misalnya, ada ritual memancing yang disebut sasi atau larangan eksploitasi sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu.
Sebuah komunitas di Desa Popisi di Sulawesi Tengah, berhasil memanen gurita secara berkelanjutan dengan melakukan penutupan sementara tempat penangkapan ikan.
Di Sekaroh, Lombok, Nusa Tenggara Barat, masyarakat pesisir sukses mempraktikkan hukum awig-awig. Hal ini mencakup pembagian keuntungan dan pengaturan wilayah tangkapan, untuk menjamin keberlanjutan stok teripang.
Pemerintah harus mengintegrasikan penerapan praktik-praktik ini dalam pengelolaan KKL. Pendekatan ini akan menjamin keberlanjutan jangka panjang.
Tidak hanya itu, tapi juga dapat melestarikan warisan budaya dan menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut.
Pendekatan terpadu dalam konservasi laut, melalui jaringan kawasan lindung, dapat mendorong kolaborasi antar wilayah.
Kemudian mengurangi konflik kepentingan, mengakomodasi keragaman adat istiadat dan kearifan lokal, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan.
Pendekatan ini dapat menghasilkan hasil konservasi laut yang lebih efektif di Indonesia, serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat lokal.
Baik pemerintah pusat maupun daerah harus memperbaiki pengelolaan kawasan perlindungan laut. Hal ini mencakup penanganan tantangan operasional seperti pendanaan yang tidak mencukupi dan program pelatihan yang tidak memadai.
Artikel ini adalah bagian dari sinergi inisiatif Lestari KG Media bersama Saya Pilih Bumi, Sisir Pesisir dengan media National Geographic Indonesia, Initisari, Infokomputer, dan GridOto.