Oleh karena itu AS berpikir bagaimana cara agar wilayah-wilayah yang sedang berkecamuk pascaperang bisa dibuat bekerja sama dengan negara-negara Barat. Cara ini tentunya akan memuaskan Barat dan negara-negara yang terjajah.
Petugas Dinas Luar Negeri AS mengumpulkan masalah kasus politik di Indonesia sejak Oktober 1947. Selama periode ini, pejabat Indonesia melakukan kontak dengan pihak AS yang mengabarkan kondisi terkini, dan mengenai kebenaran perjuangan melawan penjajahan.
Banyak kesan positif yang diberikan petugas dinas atas kelompok perjuangan Indonesia yang mati-matian diserang fisik dan ekonomi. Sementara, terang Gouda dan Zaalberg dalam bukunya, sikap Belanda yang cenderung gigih menancapkan kolonialismenya tidak kuat menarik simpati kepada para pejabat AS yang ada di Jawa.
Negosiator Belanda cenderung berkesan "garis keras dengan harapan nol" dan memperlakukan orang Indonesia dengan "sangat hina". Laporan ini kemudian menjadi salah satu yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS.
Seperti yang dipertimbangkan Marshall, Mohammad Hatta juga menyatakan sikap untuk negara-negara dunia. Hatta menyampaikan, jika AS tidak bersikap atas tindakan Belanda, ia akan membiarkan gerakan komunisme terus berkembang dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Singkatnya, faktor-faktor ini mendorong AS bersikap lebih keras terhadap Belanda. Pertikaian sejarah kemerdekaan Indonesia dan Belanda pun diangkat ke tingkat PBB melalui rangkaian perjanjian seperti Perjanjian Renville 1946-1947, Perjanjian Roem-Roijen 1949, dan Konferensi Meja Bundar 1949.
"Belanda dianggap sebagai sekutu dekat dan setia, namun kebijakan global AS memerlukan pengorbanan," terang Anna Wyrwisz dari Jagiellonian University di jurnal Ad Americam tahun 2019. "Namun Belanda tidak keras kepala dalam urusan dekolonisasi, namun ingin dapat melakukan proses ini secara bertahap"
