Ketegangan yang disebabkan oleh UU yang Tidak Dapat Ditoleransi pada akhirnya akan mengarah pada Pertempuran Lexington dan Concord (19 April 1775).
Hal itu menjadikan penerapannya sebagai salah satu momen penting dalam sejarah dunia karena memicu Revolusi Amerika sekitar tahun 1765-1789.
Awal Mula
Pada saat Intolerable Acts diberlakukan pada tahun 1774, perseteruan antara Parlemen Inggris dan Tiga Belas Koloni penjajah Amerika telah berlangsung selama satu dekade.
Sehingga, untuk menegaskan perannya sebagai badan administratif tertinggi di Kerajaan Inggris, Parlemen telah berusaha untuk mengenakan serangkaian pajak langsung pada koloni-koloni.
Tujuannya untuk membantu melunasi utang yang dikeluarkan Inggris selama Perang Tujuh Tahun (1756-1763). Pajak-pajak ini termasuk Sugar Act (1764), Stamp Act (1765), dan Townshend Acts (1767-1768).
Masing-masing pajak ini telah ditentang oleh penjajah Amerika, yang berpendapat bahwa upaya Parlemen untuk mengenakan pajak melanggar hak konstitusional dan alamiah mereka.
Parlemen seharusnya mendapatkan kewenangannya dari rakyat, dan karena para penjajah Amerika tidak terwakili di Parlemen, mereka berpendapat bahwa parlemen tidak mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak kepada mereka.
Jadi, mulai tahun 1764, koloni-koloni menolak pajak Parlemen Inggris dengan cara apa pun yang mereka bisa.
Badan legislatif kolonial mengeluarkan keputusan yang mengecam pajak sebagai inkonstitusional, para pedagang bersatu untuk memboikot impor Inggris.
Para pemimpin kolonial seperti Samuel Adams dan John Dickinson menulis kolom surat kabar dan pamflet yang memperingatkan bahwa 'pajak tanpa perwakilan' sama saja dengan perbudakan.