Nationalgeographic.co.id—Permasalahan lingkungan, sumber daya alam, pangan dan agraria, serta masyarakat adat dan desa merupakan topik yang harus dipertimbangkan dalam kontestasi Pilpres 2024.
Tema ini begitu penting, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, keanekaragaman hayati yang kaya, komunitas adat yang beragam, dan persebaran penduduknya di daerah terpencil.
Tiga pasangan kandidat membahasnya dalam visi dan misi mereka. Minggu, 21 Januari 2024, ketiganya beradu argumen dan gagasan dalam Debat Cawapres 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Berikut, kami rangkum hasil debat calon wakil presiden dengan tema "Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa"
1. Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin)
Cak Imin, calon wakil presiden nomor urut 01, dalam debat ini menawarkan perubahan yang berkeadilan dan inklusif dengan melibatkan masyarakat desa, adat, petani, dan nelayan.
"Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya," terang Cak Imin, calon wakil presiden pasangan nomor urut 01.
Cak Imin berjanji memberikan ruang hak ulayat, hak budaya, hak spiritual, dan hak kewarganegaraan untuk masyarakat adat. Dengan demikian, masyarakat adat juga berperan dalam pembangunan yang lebih baik.
Dalam debat yang berlangsung, Cak Imin mengatakan bahwa desa merupakan titik tumpu pembangunan urusan pangan dan ekologi. Dengan upaya ini, lanjutnya, jika ia bersama Anies terpilih kelak akan mengelola negara dengan melibatkan petani dan masyarakat.
Cak Imin juga menyayangkan bahwa selama ini langkah mitigasi krisis iklim memiliki anggaran yang lebih, dibanding sektor lainnya. Padahal, krisis iklim memiliki dampak yang luas, seperti bencana dan kesulitan pertanian.
Untuk menyokong pertanian, pasangan ini memiliki gagasan untuk mempermudah pupuk agar semakin terjangkau bagi para petani. Ada pula yang digagas bersama itu adalah program perlindungan tanam akibat perubahan iklim "supaya petani kita merasa aman dan yakin dengan produksinya," tuturnya.
Mengenai isu sumber daya alam, Cak Imin menyampaikan tentang pertambangan di Indonesia. Dia menekankan agar pemanfaatan harus kembali kepada etika lingkungan dan memperhitungkan keberlanjutan.
2. Gibran Rakabuming Raka
Gibran Rakabumin Raka, calon wakil presiden nomor urut 02 menyatakan bahwa kunci pembangunan berkelanjutan harus memiliki keuntungan bagi perekonomian negara, namun juga mempertimbangkan aspek lingkungan.
Gibran menekankan hilirisasi yang bermanfaat untuk berbagai pihak. "Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirasi kita membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya," terang Gibran.
"Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya."
Dalam mempertimbangkan isu lingkungan, dalam visi Gibran bersama calon presiden Prabowo Subianto, akan mengawal energi terbarukan. Untuk mewujudkan hal itu, strategi pentahelix akan didorong. Pentahelix adalah strategi pengembangan kolaborasi multipihak seperti pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media.
Strategi yang perlu diterapkan juga harus mendorong investasi hijau. Dengan demikian, terbuka peluang lapangan pekerjaan yang ramah lingkungan. "Kita cari titik tengah. Kita pengin hilirisasi industri, wajib jaga pelestarian," seru Gibran.
Gibran menyerukan berbagai perizinan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan seperti AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan laporan keberlanjutan. Jika ada pelaku tambang yang berdampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan, akan mencabut IUP (Izin Usaha Pertambangan).
Pada bidang agraria dan pertanian, Gibran akan membuat pabrik pupuk semakin dekat dengan petani untuk menggenjot produktivitas, penerapan pemanenan terkombinasi, dan pertanian pintar.
Mengenai masyarakat adat, Gibran juga menekankan untuk mendorong RUU Masyarakat Adat dan memperbanyak dialog dengan berbagai tokoh adat. "Jadi jangan sampai ada pembangunan yang masih ataupun ada PSN, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan. Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat sebesar-besarnya," lanjutnya.
3. Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud MD)
Mengenai topik debat kali ini, Mahfud MD sebagai calon wakil presiden nomor urut 03 mengatakan bahwa setidaknya ada tiga prinsip yang harus diperkuat: ketuhanan, manusia, dan alam. Konsep ini sebenarnya sudah ada dalam kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan hidup.
Hanya saja, tekan Mahfud, permasalahan mengenai sektor lingkungan, energi, pangan, dan masyarakat hukum adat adalah tumpulnya pedang hukum. "Kalau pedang hukum tidak tumpul, kita pasti bisa tabrak habis-habisan. Program pembangunan akan berjalan dengan baik," ujar Mahfud.
Mahfud juga menegaskan, persoalan ini harus dibereskan dari hulu ke hilir. Selain itu, keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan, akan diterapkan jika terpilih bersama calon presiden Ganjar.
Dengan demikian, permasalahan hukum di bidang lingkungan, kehutanan, dan agraria, tidak rumit dan diselesaikan secara langsung. Selama ini, eksekusi hukum tentang tambang nakal kerap kali terabaikan karena ada banyak mafia, walau laporannya sudah sampai di Kejaksaan Agung.
Penyebabnya, terang Mahfud, karena ada banyak pertambangan ilegal yang dibekingi aparat dan pejabat. Oleh sebab itu, solusi yang akan dilakukan adalah penertiban strategi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Terkait masyarakat adat dan desa, Mahfud berjanji untuk memberikan hak kewarganegaraan masyarakat. Selama ini masyarakat adat yang berjuang melindungi lingkungan, hutan, dan pertaniannya terkendala karena tidak memiliki administrasi kependudukan secara hukum.
Mahfud menekankan agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan, sebagaimana yang sudah termaktub dalam visi-misinya bersama Ganjar Pranowo. Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya sudah ada sejak 2014, namun belum dijalankan hingga saat ini.
"Kami berjanji kami akan kembalikan secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu-cucu. Kita akan tagih dunia internasional untuk membayar utang-utang yang telah merusak pembangunan," pungkas Mahfud.