Nationalgeographic.co.id—Melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) untuk mendukung pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan di Indonesia. Kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung Mina Bahari KKP, pada Selasa, 10 Desember 2024.
Perjanjian ini menjadi langkah konkret pemerintah Indonesia dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menyatakan kerja sama ini mencakup sejumlah program penting yang difokuskan pada komoditas penting seperti kakap, kerapu, dan tuna.
Pengelolaan komoditas penting ini merupakan bagian dari transformasi sistem pangan melalui optimalisasi produk pangan yang bersumber dari laut dan perairan tawar atau yang dikenal sebagai Blue Food.
Program-program dalam perjanjian ini mencakup pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) prioritas, pengelolaan perikanan tuna di WPPNRI 713, 714, dan 715, serta pengelolaan perikanan pesisir berbasis masyarakat di WPPNRI 714 dan 715.
Untuk mendukung hal tersebut, sejumlah langkah strategis telah disepakati, termasuk penguatan data, penerapan teknologi kecerdasan buatan untuk identifikasi tangkapan tuna, transformasi pasar komoditas perikanan, dan pendampingan implementasi Harvest Strategy.
Lotharia Latif mengatakan kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat penerapan inovasi di sektor perikanan Indonesia. “Pada intinya kami menyambut baik kerja sama ini untuk bersama-sama mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan," ujar Latif seperti dikutip dari keterangan tertulis YKAN.
"Kami berharap kerja sama ini juga dapat mempercepat penerapan inovasi di sektor perikanan Indonesia. Kita perlu tanggap dengan inovasi teknologi, seperti pengembangan AI (Artificial Intelligent) untuk sistem pendataan perikanan untuk mendukung kelestarian sumber daya ikan."
Senada, Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan laut Indonesia.
“Kami percaya bahwa pengelolaan perikanan yang baik memerlukan sinergi antara pemerintah dan organisasi konservasi. Dengan pendekatan berbasis sains dan keterlibatan masyarakat, kami optimistis pengelolaan perikanan Indonesia dapat dimaksimalkan untuk keseimbangan ekologi dan ekonomi masyarakat pesisir,” katanya.
Pelaksanaan kerja sama ini akan dijabarkan dalam rencana aksi yang mencakup berbagai inisiatif, seperti penguatan tata kelola perikanan, pendampingan teknis kepada kelompok nelayan, dan fasilitasi pengembangan kebijakan berbasis masyarakat, termasuk penerapan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat (PPBM). Dalam hal ini, KKP dan YKAN akan bersinergi untuk berbagi data dan informasi guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis sains.
Baca Juga: Satu Dekade YKAN Bantu Kelola Sumber Daya Pesisir dan Laut Indonesia