Pemerintah kota Surabaya tetap menggelar deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di tengah protes warga dan para pekerja seks komersial (PSK), pada Rabu malam (18/6).
Deklarasi penutupan lokalisasi dibacakan oleh lebih 100 warga dari kelurahan yang menjadi tempat lokalisasi Putat Jaya, Sawahan.
Setelah pembacaan deklarasi, yang juga dihadiri Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dibagikan secara secara simbolis bantuan keuangan yang diterima perwakilan warga dan PSK.
Walikota Surabaya Tri Rishmaharini mengatakan pemberian kompensasi akan dilakukan kepada para PSK di lokalisasi selama lima hari, mulai Kamis (19/6).
"Kita lihat kemajuannya nanti setelah pembagian. Ada waktu lima hari, kalau mereka tidak ambil kita kembalikan ke kementerian dan ke gubernur," kata Risma.
"Diintimidasi"
"Kalau mereka tidak ambil ya saya harus kembalikan," tambah Risma.
Kementerian Sosial menyediakan dana kompensasi bagi 1.449 PSK di Dolly dan Jarak sebesar Rp5 juta per orang.
Sejumlah warga dan PSK di lima RW yang ada di Kelurahan Putat Jaya menyatakan tidak mau menerima kompensasi dari pemerintah.
Walikota Risma mengatakan mereka yang tidak mau menerima kompensasi karena diintimidasi.
Pemerintah sebelumnya mengatakan para PSK di Dolly dan Jarak memiliki risiko tertular HIV karena berdasarkan pemeriksaan dinas kesehatan dalam waktu tiga bulan terjadi peningkatan jumlah kasus dari 164 menjadi 218 orang.
Di lapangan, warga Dolly dan Jarak masih memblokade jalan mulai Rabu pagi sampai lima hari mendatang. Kegiatan prostitusi juga diliburkan Rabu dan Kamis ini.
| Penulis | : | |
| Editor | : | Kontributor Singapura, Ericssen |
KOMENTAR