Nationalgeographic.co.id – Dalam rangka mendongkrak pemerataan sektor pariwisata, pemerintah Indonesia telah menetapkan 10 kawasan wisata prioritas untuk dikembangkan. Seluruh kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi “Bali Baru”.
Adapun kawasan tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, ada wisata Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Likupang di Sulawesi Utara, Pulau Morotai di Maluku Utara, dan Raja Ampat di Papua.
Namun, mimpi untuk mengembangkan 10 kawasan wisata prioritas tersebut dihantam oleh pandemi Covid-19. Adanya pembatasan aktivitas mengakibatkan sektor wisata terpuruk.
Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menunjukkan, pada 2020 Indonesia mengalami penurunan jumlah wisatawan mancanegara hingga 75 persen.
Hal itu berdampak besar bagi kelangsungan sektor wisata dalam negeri. Tercatat, sebanyak 12,9 juta tenaga kerja di industri wisata mengalami pengurangan jam kerja.
Situasi pandemi yang perlahan mulai kondusif pun dianggap menjadi momentum tepat untuk memulihkan kembali sektor pariwisata Indonesia yang sempat terpuruk.
Untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memfokuskan program Gerakan Menuju Smart City 2021 untuk kawasan pariwisata prioritas.
Baca Juga: Survei Travelport: Ikhtiar Memulihkan Kepercayaan Pejalan di Indonesia
Sebagai informasi, Gerakan Menuju Smart City adalah program yang bertujuan membimbing kota/kabupaten terpilih dalam menyusun rencana induk (masterplan) pembangunan daerah berbasis smart city.
Program yang bergulir pada 2017 hingga 2018 tersebut telah sukses membimbing 100 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Pada pelaksanaan Gerakan Menuju Smart City 2021, pemerintah melibatkan 70 kota/kabupaten di sekitar 10 kawasan wisata prioritas, dengan 48 kota/kabupaten mendapat serangkaian bimbingan teknis yang insentif.
Dalam pelaksanaannya, Kemenkominfo juga bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Staf Kepresidenan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga: Rute Menuju Dusun Butuh, Nepal van Java yang Dibanggakan Sandiaga Uno
Untuk menyusun rencana induk pembangunan daerah berbasis smart city, pemerintah kota/kabupaten dibimbing oleh akademisi dan praktisi smart city. Agar relevan dengan kondisi lapangan, penyusunan dilakukan berdasarkan tantangan dan potensi setiap kota/kabupaten.
Rencana induk tersebut disusun untuk periode 5-10 tahun ke depan. Rencana juga disusun secara komprehensif sesuai enam pilar, yaitu smart governance, smart economy, smart branding, smart living, smart society, dan smart environment.
Gerakan Menuju Smart City 2021 pun telah melahirkan program-program inovatif. Misalnya saja seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawasan tersebut berencana mempromosikan desa wisata Bena, Trolela, dan Belaragi melalui platform digital.
Di samping itu, ada pula Kabupaten Temanggung yang mengembangkan aplikasi Sinotika. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai layanan laporan bencana.
Program yang lahir dari Gerakan Menuju Smart City 2021 disusun tidak hanya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
Dengan begitu, Gerakan Menuju Smart City 2021 memberikan manfaat optimal bagi wisatawan dan jutaan warga di sekitar kawasan wisata prioritas.
| Penulis | : | Tim Konten |
| Editor | : | Sheila Respati |
KOMENTAR