Pemerintah Indonesia Belum Siap Bangun PLTN

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih belum siap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Deputi Menteri Bidang Jaringan Iptek dari Kemristek, Prof. Dr. Syamsa Ardisasmita mengatakan, meski sosialisasi terhadap rencana pembangunan PLTN masih terus dilakukan, pemerintah belum berani mengambil risiko.

Riset pembangunan reaktor nuklir, sudah dimulai sejak tahun 1964. Bahkan hingga sampai saat ini regulasi, reaktor nuklir, dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dianggap paling siap dibandingkan negara ASEAN lainnya.

“Kita sudah siap semuanya, tapi kita terhadang kendala implementasinya,” kata Syamsa di UGM. Syamsa melanjutkan, di masa mendatang semua negara termasuk Indonesia di masa mendatang akan sangat bergantung dengan energi nuklir. Ironis, pasokan energi fosil seperti batubara, gas dan minyak bumi akan semakin menipis. Kaitannya dengan biaya produksi energi nuklir hanya membutuhkan 3 sen dollar per kWh, batubara 6 sen dollar, geotermal 9,2 sen dollar dan gas hampir 3 kali dari biaya geotermal.

Belum lagi, tambahnya, ahli nuklir di Indonesia sudah mencapai 4.000 orang. Jumlah itu sangat mendukung pembangunan PLTN. Diperkirakan pembangunan satu PLTN membutuhkan sekitar 800 tenaga ahli bidang nuklir.

Sementara Kepala Pusat Pengembangan Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Sarwiyana Sastratenaya, mengatakan kebutuhan Indonesia akan energi semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan sampai dengan tahun 2025 dengan kontribusi nuklir 2 persen dari energi primer.

“Pemerintah sesuai dengan rencananya akan membangun dua unit PLTN pertama yang beroperasi sebelum tahun 2020. Hal itu sesuai dengan tertuang dalan UU No. 17 tahun 2007 pada RPJN 2005-2025,” pungkasnya.

Sementara itu, Vietnam berencana membangun PLTN mulai tahun 2014 dengan kapasitas 2.000 megawatt dan mulai beroperasi tahun 2020. Sedangkan Malaysia siap mengoperasikan PLTN pada tahun 2021.