Dengan daya serap 3,36 juta pekerja dari sektor informal seperti pemulung dan pengepul, industri daur ulang memiliki nilai tambah sebesar Rp 10,575 triliun per tahun dan dinilai mampu menggerakkan perekonomian negara sebagai salah satu jalan menuju ekonomi sirkular.
Baca Juga: Busa Putih Beracun Mencemari Pantai di India, Apa Bahayanya?
Di Indonesia, tantangan pengolahan kemasan paska konsumsi dimulai dari pengumpulan serta pemilahan/segregrasi di sampah rumah tangga. Berdasarkan indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 yang menyebut 72 persen orang Indonesia tidak peduli akan sampah. Sementara pertumbuhan infrastruktur dan industri daur ulang tidak sepadan dengan pertumbuhan konsumsi dan pembangunan ekonomi. Sehingga diperlukan kerjasama dari semua pemangku kepentingan, baik masyarakat, industri dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam pengolahan kemasan plastik paska konsumsi (ESR – Extended Stakeholders Responsibility).
Model PRO memberikan peluang ekonomi sirkular yang lebih baik dengan membangun dan mengoptimalkan sistem daur ulang saat ini yang artinya inklusif dari sektor informal, meningkatkan kualitas daur ulang dan mendukung partisipasi yang lebih besar.
“Sebagai industri, harapan kami pemerintah melalui regulasi dapat mendorong partisipasi aktif para pelaku persampahan di setiap daerah untuk memulai langkah kecil mewujudkan PRO dalam konteks Indonesia agar dapat mendukung pencapaian agenda nasional terkait pengurangan dan penanganan sampah,” tutup Triyono Prijosoesilo.