Nationalgeographic.co.id – Plastik yang awalnya dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia, kini sudah menjadi ancaman. Jumlah produksi dan konsumsi plastik yang meningkat, tidak dibarengi dengan proses daur ulang yang memadai. Ini menjadi tantangan utama bagi pengelolaan sampah di Indonesia.
Pada akhirnya, sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik ini, berakhir di lautan. Diketahui bahwa sekitar delapan juta ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahun—mengancam kehidupan yang berada di dalamnya.
Baca Juga: Membicarakan Masalah Sampah Plastik, Semangat Kolaborasi Menuju Kehidupan Lestari
Berdasarkan studi mengenai pengelolaan sampah di Pulau Jawa yang dilakukan Unilever Indonesia, bekerjasama dengan Sustainable Waste Indonesia (SWI) dan Indonesian Plastics Recyclers (IPR), diketahui bahwa proses daur ulang masih belum maksimal dan merata. Hasil studi pun dipaparkan pada sesi #BerbagiCerita: Semangat Kolaborasi Menuju Kehidupan Lestari.
Pada acara tersebut, Dini Trisyanti, Director of Sustainable Waste Indonesia (SWI), menyampaikan, setelah plastik digunakan manusia, maka ia akan masuk ke proses daur ulang. Penelitian terbaru ini membaginya menjadi tiga kelompok daur ulang: upstream, midstream, dan downstream. Dimulai dari pemulung, bank sampah, pengepul, hingga pabrik daur ulang.
Setelah melakukan studi selama empat bulan, hasilnya menunjukkan bahwa saat ini, baru sekitar 11,83% sampah plastik di area perkotaan Pulau Jawa yang berhasil dikumpulkan dan didaur ulang. Sisanya sebanyak 88,17% masih diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau bahkan berserakan di lingkungan.
Dari 11,83% sampah plastik yang dikumpulkan, 9,78% berasal dari pemulung, 1,78% dari TPS3R/TPST dan hanya 0,26% berasal dari Bank Sampah.
“Dari hasil di atas, penting untuk melihat bagaimana ekosistem pengumpulan dari bank sampah dan pelaku masyarakat bisa saing terintegrasi dengan para pendaur ulang,” ungkap Dini.
Masalahnya, menurut Dini, kualitas sampah pasca konsumsi yang ada di Indonesia umumnya rendah. Misalnya, kerap tercampur antara satu jenis sampah dengan yang lainnya sehingga pemulung mendapatkannya dalam keadaan kotor dan sulit diolah.
“Oleh sebab itu, penting untuk pemilahan di sumber utama untuk meningkatkan kualitas sampah karena sistem pengumpulannya harus bersinergi,” paparnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ahmad Nuzuluddin dari Indonesian Plastics Recyclers (IPR). Ia mengatakan, perbaikan kualitas sampah plastik pascakonsumsi bisa dilakukan dengan pemilahan sampah pada sumbernya.
“Agar harmonisasi ekosistem daur ulang bisa maksimal, pemilahan dari rumah tangga sebaiknya lebih cepat dilakukan. Sampah tidak tercampur dengan organik itu saja sudah meningkatkan nilai daur ulang,” ungkap Ahmad.
Saat ini, menurutnya, kualitas plastik pascakonsumsi masih belum memenuhi standar idustri akibat minimnya pemilahan sampah di sumbernya sehingga kebutuhan plastik daur ulang banyak diambil dari limbah plastik industri dan scrap plastik impor.
Selain itu, ia mengatakan, kapasitas daur ulang perlu diperbaiki. Sebab, penambahan kapasitas daur ulang plastik yang ada saat ini juga masih terbatas pada beberapa jenis plastik saja. Ahmad pun mengimbau para produsen untuk lebih terbuka mengenai bahan baku plastik yang digunakan karena itu dapat meningkatkan recycling rate.
Peran produsen
Nurdiana Darus, Head of Corporate Affairs & Sustainability Unilever Indonesia, mengatakan bahwa kemasan plastik sekali pakai telah menjadi sustainability focus dari Unilever, sebagai salah satu produsen di Indonesia.
Unilever sendiri telah berkomitmen mengurangi setengah dari penggunaan virgin plastic atau plastik baru, mempercepat penggunaan plastik daur ulang, serta mengumpulkan dan memproses kemasan plastik lebih banyak daripada yang dijualnya untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih pada 2025.
“Kemasan plastik sebenarnya aman dan memiliki jejak karbon yang rendah. Namun, kami menyadari bahwa kemasan plastik yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah baru yang mencemari lingkungan kita,” ungkap Nurdiana.
“Sebagai pelaku bisnis, Unilever menyadari bahwa perlu mengubah cara berbisnis, dari yang tadinya linier, menjadi sirkular. Dan ini sudah kami lakukan pada beberapa program,” imbuhnya.
Unilever telah membina lebih dari 4.000 Bank Sampah sejak 2008 dan berhasil menyerap hampir 12.500 ton sampah di tahun 2019. Mereka juga melakukan edukasi terkait sekolah sehat dan pemilahan sampah serta pembentukan Bank Sampah di pesantren-pesantren. Di bidang inovasi, Unileber telah menyediakan Refill Station untuk mengurangi produksi kemasan sekali pakai dan mengganti gagang sikat giginya dari plastik menjadi bambu yang lebih ramah lingkungan.
Unilever Indonesia menyadari bahwa isu sampah plastik bukan permasalahan yang mudah diselesaikan dan perlu kolaborasi dari berbagai pihak.
Hal ini yang menjadi alasan mengapa Unilever Indonesia tergerak untuk melakukan studi bersama SWI dan IPR mengenai rantai nilai sampah plastik. Unilever ingin menjadi katalisator bagi upaya penelusuran dan pemecahan masalah pengelolaan sampah plastik di Indonesia.
“Kami berharap studi ini dapat memberikan input yang strategis bagi Unilever Indonesia dan memudahkan kami dalam melakukan pengumpulan dan memproses kemasan plastik sehingga dapat memenuhi komitmen 2025 tadi. Kami juga berharap penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi pihak lainnya, termasuk pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan yang terlibat dalam mata rantai ini,” pungkas Nurdiana.
Dari sektor informal hingga formal
Saleh Nugrahadi, Plt. Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, mengatakan bahwa studi terbaru tersebut sangat krusial bagi pemetaan sampah plastik karena saat ini data sampah masih belum terorganisis dengan baik. Meski begitu, menurutnya yang terpenting adalah apa aksi yang bisa dilakukan setelah studi.
Dengan kolaborasi, Saleh berharap bisa meningkatkan kapasitas daur ulang dan juga meningkatkan taraf hidup pemulung. “Dari penelitian tersebut, kita bisa melihat bahwa peran pemulung lebih dominan dibanding yang lainnya dalam sistem,” ungkapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya edukasi masyarakat. Sebab, di beberapa wilayah, peran warga masih sangat rendah. Ia berharap, setiap rumah tangga mampu memilah sampahnya sendiri.
“Penanggulangan sampah ini tidak bisa dilakukan setahun atau dua tahun. Mungkin pemerintah bisa membuat banyak TPS, tapi kalau tidak ada peran dan kesadaran warga, maka proses pembersihan bisa memakan waktu sangat lama,” papar Saleh.
Ari Sugasri, Kasubdit Sampah Spesifik dan Daur Ulang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, juga menyadari bahwa sektor informal memberi kontribusi besar bagi proses daur ulang. Meski begitu, setiap pihak memiliki peran penting dalam prosesnya.
“Peran semua sektor sangat dibutuhkan untuk pengelolaan sampah. Sebagai contoh, Bank Sampah tidak akan hidup tanpa dukungan pemerintah daerah. Begitu juga sebaliknya,” kata Ari.
Dalam skala yang lebih luas, pemerintah Indonesia juga telah bekerjasama dengan Bank Dunia untuk menangani masalah sampah plastik. Disampaikan oleh Andre Aquino, Senior Natural Resources Management Specialist World Bank, salah satu kolaborasi yang dilakukan adalah dengan membentuk program penanganan sampah di sungai Citarum.
Baca Juga: Mikroplastik Ditemukan di Organ dan Jaringan Tubuh Manusia Untuk Pertama Kalinya
Kini, Bank Dunia dan pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang sampah plastik—seberapa banyak yang berakhir di lautan, dari mana asalnya, dan apa dampaknya bagi perairan Indonesia.
Selain itu, mereka juga sedang mengembangkan beberapa kebijakan mengenai sampah plastik yang diharapkan dapat bermanfaat. Dimulai dari langkah sederhana seperti program Reduce, Reuse, and Recycle, hingga yang lebih luas seperti pembatasan kantung plastik sekali pakai, peningkatan regulasi dan standar kemasan plastik bagi para produsen, mengedukasi perubahan perilaku dan inovasi teknologi.
“Kami yakin, dengan kebijakan dan instrumen yang tepat, Indonesia dapat menangani dan mengurangi jumlah sampah plastik pada 2025,” pungkasnya.