Selain itu, peran agama juga berhubungan dengan tatanan Prancis pra-revolusi dalam sistem kerajaan. Merupakan hal yang umum sebutan kekuasaan Tuhan, yang kemudian diwakilkan oleh raja.
Maka tuntutan rakyat selama revolusi Perancis adalah untuk menuntut kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (Liberte, egalite, et fraternite).
"Revolusi Perancis diidasari oleh paham liberalisme, demokrasi dan nasionalisme, dimana paham-paham inilah yang kemudian berkembang dalam hukum internasional," tulis Sandy dan Evi.
26 Agustus 1789, lahirlah Dekret Agustus yang bertujuan menghapus seluruh hak istimewa raja. Dekret ini selanjutnya membentuk "La Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen" atau Deklarasi HAM dan Warga Negara 1789" yang menyebabkan negara republik.
"Terbentuknya Republik Perancis merupakan negara pertama yang mendeklarasikan negaranya sebagai negara republik di Eropa. Pada bentuk pemerintahan Republik ini, kekuasaan tertinggi bersumber kepada rakyat," lanjut Sandy dan Evi di makalah.
Pemikiran kedaulatan rakyat yang terjadi di Prancis diadopsi dari John Locke, seorang filsuf Inggris. Menurut Locke, hakikatnya kekuasan timbul akibat adanya perjanjian rakyat untuk menyerahkan haknya, dan pemerintah harus mengembalikannya dalam hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum.
Baca Juga: Apa yang Sebenarnya Terjadi Pada Perayaan Hari Bastille di Prancis?
Secara sistem, Prancis melahirkan kontrak sosial yang melahikran trias politika yang berunsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif, seperti yang kita kenal saat ini.
"Revolusi Prancis nyatanya tidak hanya membawa perubahan dalam perkembangan sistem pemerintahan, melainkan kepada penegakan hak asasi manusia juga diperjuangkan," terang mereka.
Paham dari revolusi Prancis kemudian menular oleh negeri Eropa lainnya, terlebih dengan seiringan dengan perang yang dibawa Napoleon Bonaparte, dan hubungan luar negerinya. Pembentukan Republik Prancis juga dapat dianggap sebagai langkah awal penghapusan golongan atau kelas dalam tingkat sosial.