Untuk keberlanjutan program ke depan Balai Besar KSDA Jawa Barat merekomendasikan pelibatan pemerintah daerah dalam Integrated Citarum Water Resources Management and Investment Program (ICWRMIP). “Jika dilanjutkan, sebaiknya melibatkan pemerintah daerah dalam perancangan dan pelaksanaan proyek secara konkrit.”!break!
Balai Besar KSDA Jawa Barat telah menyiapkan tiga tahap pengakhiran program. Yang pertama fase pengurangan (phase down) bagi dukungan secara perlahan-lahan. “Artinya, sedikit demi sedikit kita kurangi, sambil tetap menjaga keberhasilan program.” Tahap pengurangan program ini memanfaatkan sumber daya dan organisasi setempat untuk mempertahankan dan melanjutkan program bersamaan dengan berjalannya sebagian program. Fase ini sekaligus persiapan bagi fase selanjutnya.
Sebelum benar-benar berakhir, tim Komponen 4 mengembangkan jaringan dan forum kemitraan usaha dengan para pihak bagi kelompok MDK. Selama 2015, Komponen 4 melakukan pendampingan bagi pengembangan forum kemitraan untuk kelompok MDK—terutama di Cihanjawar dan Pasanggrahan. Dengan memperluas jaringan, diharapkan kelompok MDK mampu mandiri dan bermitra dengan para pihak.
Fasilitator desa Cihanjawar Iis Rohati memaparkan, “Kita sudah membawa kelompok MDK ke dinas-dinas untuk menginformasikan berbagai usaha dan pemberdayaan masyarakat. Kelompok sudah ke Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta.”
Selama masa transisi itu, Balai Besar KSDA Jawa Barat masih melakukan monitoring dan pendampingan. Selama fase pengurangan, Balai Besar KSDA Jawa Barat berfokus pada peningkatan kapasitas, utamanya institusi lokal dan masyarakat.
Fase yang kedua (phase out), lanjut Yusuf, “Kita menghentikan sama sekali dukungan program dengan melihat adanya perubahan positif yang terjadi. Lalu fase yang terakhir, phase over,kita mengalihkan kegiatan ke institusi lokal. Bila sudah siap, secara mandiri lembaga lokal bisa melanjutkan capaian dan keberhasilan program.”
Dalam forum diskusi exit strategy itu terungkap masukan dan kritik dari berbagai pihak. Saran ini menunjukkan adanya sambutan baik terhadap kiprah CWMBC, terutama yang terkait dengan pembangunan desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Jawa Barat misalnya mengapresiasi program MDK sebagai peluang untuk pembangunan desa yang ramah lingkungan. Dengan melanjutkan kegiatan MDK akan mempermudah pendanaan, dan lebih efektif. Desa-desa dengan kelompok MDK bisa mengembangkan ekonomi yang berbasis lingkungan, mengingat CWMBC telah meletakkan fondasi ekonomi alternatif.
Di sisi lain, Balai Besar KSDA Jawa Barat diharapkan menindaklanjuti kesepahaman dengan para bupati yang telah dilakukan pada awal program. Tindak lanjut ini penting untuk diteruskan ke institusi pemerintah daerah yang terkait. Tanpa upaya itu, memorandum kesepahaman itu tidak akan menjamin keberlanjutan kegiatan yang telah dirintis oleh program CWMBC. Di Kabupaten Bandung misalnya. Program PNMP Mandiri yang mampu memberikan sumbangsih positif, akhirnya diadopsi pemerintah Bandung untuk pembangunan daerah.
Sumbangan pemikiran juga diberikan oleh pihak swasta yang berkecimpung di DAS Citarum. Salah satunya adalah saran perlunya memadukan CWMBC dengan program lain di Citarum. Selain untuk mencegah kegiatanberbagai pihak berjalan sendiri-sendiri, integrasi program juga akan memperbesar dampak positif dari seluruh upaya pemulihan Citarum.
Aspek lain adalah konservasi keanekaragaman hayati. Kalangan swasta yang akan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memerlukan data keanekaragaman hayati. Ini untuk menentukan bentuk sumbangsih bagi konservasi spesies yang langka dan terancam. Dengan pendekatan ekologi lanskap, sejumlah kalangan juga menyarankan untuk menautkan upaya konservasi di tujuh kawasan konservasi yang tercakup dalam CWMBC dengan kawasan hutan yang lainnya.
Seluruh kegiatan program CWMBC telah tuntas dengan meninggalkan keberhasilan dan kekurangan. Fondasi inilah yang menciptakan peluang bagi peningkatan dan perbaikan dari pihak-pihak lain. Kendati menghadapi tantangan dan kendala, program selama tiga tahun ini makin menegaskan tuntutan untuk bergerak secara serentak dan terpadu.