Nationalgeographic.co.id – Penyaluran program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 terus dilakukan pemerintah guna memberikan jaring pengaman dan sebagai stimulus perekonomian.
Bansos reguler dan bantuan bagi pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) akan tetap dilanjutkan pemerintah di tengah kasus Covid-19 yang semakin melandai. Supaya terlaksana dan tepat sasaran, berbagai evaluasi dan upaya koordinasi juga terus dilakukan.
Hal tersebut dibahas dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Jumat (5/11/2021) yang bertajuk "Kelanjutan Bantuan Pemerintah di 2022".
Hadir sejumlah narasumber dalam acara tersebut, seperti Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia (BRI) Supari, Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Sunar Basuki, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril, serta Researcher at Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet.
Baca Juga: Cerita dari Sukoharjo, Penyaluran Bansos Tepat Sasaran dan Produk Lokal Ikut Berdaya
Supari mengatakan, BRI telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada UMKM, yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan tambahan subsidi bunga.
“Selain itu, terdapat bantuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mendorong pelaku UMKM dapat mengakses fasilitas pembiayaan secara terjangkau,” ujar Supari dalam rilis yang diterima Nationalgeographic.co.id, Sabtu (6/11/2021).
Lebih lanjut, ia mengatakan akan terus mendukung program-program resposif pemerintah. Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut berdampak pada pemulihan ekonomi nasional dan akan diakselerasi sampai terjadi pertumbuhan yang diharapkan pemerintah.
“Situasi Covid-19 sudah terkendali dan mobilitas (sudah kembali) tinggi. Beberapa kredit di BRI (juga) sudah mendekati normal seperti saat sebelum pandemi,” kata Supari.
Ia juga optimistis akan pemulihan UMKM dapat segera terjadi, setidaknya pada semester dua 2022, jika masyarakat semakin disiplin dengan protokol kesehatan.
“Ekosistem ketahanan terhadap pandemi Covid-19 di negara ini sudah kembali terbentuk. Jika tetap bisa dipertahankan, maka akan alami percepatan recovery,” tambah Supari.
Supari juga memperkirakan selain bansos reguler yang dipertahankan, pada 2022, KUR juga masih diperlukan pelaku UMKM. Diharapkan juga KUR dapat diperluas.
Baca Juga: Ribuan Hoaks Teridentifikasi, Kemenkominfo Minta Masyarakat Bijak dalam Bersosial Media
Selain BRI, PNM juga telah menyalurkan bantuan program pemerintah, yaitu bantuan nontunai kepada 5,3 juta nasabah dan bantuan tunai BPUM kepada 3,6 juta nasabah pada 2020.
Sunar mengatakan, bantuan tersebut telah diserap dan digunakan oleh lebih dari 90 persen nasabah untuk pemulihan usahanya.
“Untuk 2022, PNM menyalurkan bantuan nontunai, sementara BPUM disalurkan oleh bank-bank penyalur. Jadi, kami sudah berikan seluruh database nasabah kepada pemerintah,” ujar Sunar.
Sebagai informasi, PNM melayani masyarakat dengan pembiayaan ultra mikro. Misalnya, pelaku usaha informal yang sebagian besar tidak memiliki akses ke perbankan.
Selain itu, sebanyak 10,8 juta nasabah tersebut semuanya perempuan dan berbasis kelompok. Sebanyak 49 ribu lebih tenaga pendampingan PNM juga secara rutin berkomunikasi dengan para nasabah tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Yusuf mengatakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan tantangan untuk merancang bantuan yang komprehensif dan inklusif.
Baca Juga: Sektor Pertanian Indonesia Terus Bertumbuh, Pemerintah Dorong Akses KUR untuk Petani Milenial
Menurutnya, bantuan seperti BPUM memberikan manfaat besar bagi UMKM. Sebab, selain menjadi bantalan sementara, BPUM dapat menjadi modal awal pelaku UMKM setelah pandemi mereka. Hal itu juga dapat mempermudah mereka kembali masuk ke roda perekonomian.
Yusuf juga mengatakan, meskipun optimis pemulihan ekonomi lebih baik pada 2022, pemberian bantuan pemerintah masih esensial.
“Pada 2020, bantuan untuk UMKM masih tetap diperlukan, karena UMKM memiliki porsi besar dalam perekonomian dan 99 persen di dalamnya adalah kelompok usaha mikro,” ujar Yusuf.
Ia pun menyarankan, jika akan dilakukan penarikan bantuan, lebih baik dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak berdampak pada masyarakat yang masih membutuhkan.
“Semua juga tergantung ketepatan data, evaluasi penyaluran dana PEN, dan dukungan pemerintah daerah dalam koordinasi penyaluran,” tambahnya.
Baca Juga: Masuki Gelombang 21, Kartu Prakerja Sentuh 11,4 Juta Penerima Manfaat
Selama pandemi Covid-19, pemerintah juga memberikan bantuan berupa subsidi listrik melalui PLN. Pemberian subsidi listrik kepada masyarakat telah berjalan sejak 2003, tetapi pada masa pandemi, bantuan tersebut ditambah dengan stimulus.
“Stimulus tidak hanya diberikan kepada keluarga, melainkan juga untuk golongan bisnis dan industri, termasuk yang berskala kecil,” ujar Bob.
PLN memberikan bantuan diskon bagi UMKM yang ingin menambah daya. Mereka cukup membayar biaya sebesar Rp 150.000-Rp 200.000 dari biaya semula sebesat Rp 4 juta.
Dalam hal penyaluran, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk pendataan, sehingga bantuan dapat tepat sasaran. Sedangkan bantuan lain, berupa pemberian sembako misalnya, dilakukan PLN bersama komponen kepegawaian melalui program CSR.