Yakuza Menjadi Salah Satu Penyokong Prostitusi Terbesar di Jepang
Terbukti pada penangkapan 1.300 pelaku kejahatan perdagangan seks pada 2010 yang didominasi oleh anggota Yakuza. National Human Trafficking Hotline mengungkapkan pada 2015, banyak bisnis perdagangan manusia yang dimiliki, dikuasai, atau dikenakan pajak oleh Yakuza.
Menurut peneliti terdahulu, pada akhir 1960-an kerena ekonomi Jepang menguat dan banyak orang Jepang yang lalu lalang ke luar negeri. Taipei, Seoul, Manila, dan Bangkok mulai dikunjungi oleh Yakuza. Dari daerah tersebut, perempuan-perempuan "diimpor" untuk dipekerjakan pada prostitusi jalanan di Jepang.
Baca Juga: Editorial Edisi Agustus 2020: Relik Suram Pascaperang Asia Timur Raya
Yakuza bertanggung jawab terhadap berkembangnya industri perdagangan seks di Jepang dan keuntungan dari bisnis ini sangat tinggi.
Melihat dari peningkatan kepariwisataan Jepang, Yakuza memanfaatkan peluang ini dengan mengoperasikan kegiatan bisnis mereka dengan menjual beberapa perempuan Jepang. Para turis akan diarahkan ke rumah bordil di mana Yakuza akan memperkenalkan mereka dengan mucikari lokal.
Yakuza kini telah mencapai tahap baru dengan memiliki cara sendiri saat melakukan perdagangan seks. Berawal dari makelar di negara asal yang merekrut para perempuan lalu menjualnya kepada Yakuza. Pada akhirnya Yakuza menjerat korban-korban dengan hutang dan paksaan.
Dalam aksinya ini, Yakuza dan beberapa asosiasi memiliki perannya masing-masing. Dimana Kokusai Kogyo 21 sebagai penyedia perempuan dan makelar, Zengeiren melakukan lobi-lobi terhadap oknum pemerintahan, dan Keiyukai melakukan keamanan bagi bisnis-bisnis Yakuza di Jepang.
Yakuza Menguasai Perdagangan Seks Jepang Hingga Lewat Jalur Politik
“Selama beberapa dekade terakhir, Yakuza telah memegang kontrol yang kuat terhadap politik domestik di Jepang. LDP, partai yang paling lama memenangi politik di Jepang, mendominasi politik di Jepang ketika partai itu pertama kali didirikan. LDP tidak bisa bertahan tanpa adanya pendukung finansial dari Yoshio Kodama, aktivis sayap kanan yang memiliki koneksi yang cukup kuat dengan Yakuza,” tulis Rifqi pada risetnya.
Dikutip dari World Policy Journal 2010, di awal didirikannya partai LDP, Yakuza telah mendanai dan membantu para kandidat LDP serta para pejabat yang terpilih. Mereka meminta imbalan untuk mendapatkan proyek pekerjaan publik, dukungan politik, dan kesepakatan tidak mengganggu aktivitas Yakuza.
Hal ini menjadikan pemerintah Jepang terhambat dalam penanggulangan perdagangan manusia dan seks di Jepang. Selain itu, karena Culture of Tolerance dalam masyarakat Jepang dengan menganggap perdagangan seks hanya kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh para pelacur tanpa kekerasan.
Baca Juga: Berhasil Lepas dari Jugun Ianfu Karena Menyamar Sebagai Lelaki