Baca Juga: Inilah Lukisan Awal Keraton Ngayogyakarta Karya Seniman VOC
Ruang kedua, berkisah tentang aspek sosial politik yang terbentang dari Sumpah Pemuda 1928 sampai lahirnya Republik Indonesia Serikat 1950.
Beberapa peristiwa dalam untaian linimasa itu misalnya Sultan Kesembilan naik takhta (1940); Indonesia merdeka (1945) dan Sultan mendukung kemerdekaan tersebut dengan Amanat 5 September; Yogyakarta menjadi Ibu Kota Republik Indonesia (1946), Agresi Militer II (1948), sampai pelantikan Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat di Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta (1950).
"Yogyakarta mempunyai peran cukup vital dalam berbagai upaya yang dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara," kata Fajar, yang saat awal revolusi kemerdekaan menjadi ibu kota Republik Indonesia.
Dalam A History of Modern Indonesia, M.C. Ricklefs mengungkapkan sosok Sultan Kesembilan pada awal berdirinya Republik. "Sultan menghapus praktek Belanda dan memberikan peranan yang lebih terbatas namun lebih berarti kepada elite istana." Dia menambahkan, Sultan Kesembilan juga "segera mengurangi kekuasaan birokrasi istana yang lama dan penghasilannya, yang sudah berkurang karena inflasi, dibiarkan tetap kecil."
Ruang ketiga mengisahkan pemerintahan. Kiprah Keraton Yogyakarta di tengah percaturan politik nasional. "Hamengku Buwana IX, kita tahu, pernah menjabat sebagai menteri dan wakil presiden," ujarnya, "sedangkan dan Hamengku Buwana X catatan paling menonjol adalah saat beliau memimpin Pisowanan Ageng 1998."
Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi mengungkapkan bahwa potret Pisowanan Ageng itu menjadi fakta atas peran Keraton Yogyakarta dalam menjaga keutuhan negeri ini. Saat itu Sultan Kesepuluh turut "mempertahankan kedaulatan republik melalui praktik-praktik budaya dan reformasi di Yogyakarta," ujarnya.
Koleksi-koleksi ruang pemerintahan berkaitan dengan Sultan Kesembilan dan Kesepuluh, merekonstruksi ruang Universitas Gadjah Mada, piagam penghargaan Sultan Kesembilan dari Kerajaan Belanda, sampai replika pusaka yang digunakan dalam penobatan Sultan Kesepuluh.
Pameran ini menjadi relevan karena bebarengan dengan rasa syukur dan bangga atas penetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Nasional. "Jayapatra menjadi salah satu narasi yang cukup strategis untuk mendukung kapasitas kiprah Yogyakarta di percaturan politik pemerintahan nasional," kata Fajar.