Sejak masa Justinian I, seorang ayah memiliki kewajiban moral untuk memberikan mahar kepada pengantin perempuan. Besarnya mahar merupakan kriteria terpenting dalam memilih istri karena akan mendanai rumah tangga yang baru didirikan. Selain itu, mahal juga menentukan status sosial ekonomi keluarga baru. Tak heran jika hal itu menjadi perdebatan sengit antara kedua keluarga.
Kontrak perkawinan juga akan berisi perjanjian lain yang dilakukan secara finansial. Paling umum, meningkatkan mahar sebanyak setengahnya disepakati sebagai rencana darurat. Ini untuk mengamankan nasib istri dan anak-anak masa depan dalam kasus kematian dini seorang suami. Pengaturan lain yang biasa disebut theoretron. Aturan ini mewajibkan pengantin pria untuk menghadiahi pengantin wanita dalam hal keperawanan dengan seperdua belas dari ukuran mahar.
Ada satu kasus khusus di mana mas kawin tidak diwajibkan. Esogamvria, di mana pengantin pria pindah ke rumah mertuanya. Lalu pasangan baru itu tinggal bersama orang tua pengantin wanita. Bila ini terjadi, pemberian mas kawin tidak diwajibkan. Namun, jika pasangan muda meninggalkan rumah, mereka dapat memintanya.
Di Kekaisaran Bizantium, mengurus masa depan perkawinan anak hingga detail terakhir dianggap sebagai tanggung jawab seorang ayah.
Baca Juga: Di Balik Kepemimpinan Kaisar Romawi, Ada Wanita Kuat dan Berpengaruh
Baca Juga: Lima Kaisar Romawi yang Tangannya Paling Berdarah dalam Sejarah
Baca Juga: Tujuh Hal yang Mungkin Belum Anda Ketahui soal Kaisar Romawi Caligula
Baca Juga: Bar Kokhba, Pemberontak Yahudi yang Gigih Melawan Serangan Romawi
Berbeda dengan batas usia pernikahan di zaman modern, Kekaisaran Romawi Timur memiliki aturan sendiri. Usia minimum legal untuk menikah bagi anak perempuan adalah 12 tahun dan 14 tahun untuk anak laki-laki.
Campur tangan gereja pada perkawinan