Nationalgeographic.co.id—Sebuah studi baru mengungkapkan bahwa program perlindungan sosial intervensional yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan hasil positif dalam membantu rumah tangga miskin. Program ini mengembangkan strategi penanggulangan yang proaktif sebelum dan selama bencana alam, yang mengarah pada ketahanan sosial dan ekonomi keluarga-keluarga miskin.
Para peneliti yang dipimpin oleh Profesor Mihoko Matsuyuki dan berbasis di Yokohama National University telah menerbitkan temuan mereka tentang kemanjuran PKH ini di International Journal of Disaster Risk Reduction pada Agustus 2022.
PKH dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai program tunai bersyarat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Ini adalah salah satu program bantuan sosial terbesar di Indonesia, mencapai 681 juta dolar AS atau sekitar Rp10 triliun pada tahun 2016.
Dalam studi ini, Matsuyuki dan Irene Sondang Fitrinitia selaku penulis pertama dan koresponden studi, bertujuan untuk lebih memahami hubungan antara program tunai bersyarat untuk rumah tangga yang dianggap miskin menurut standar daerah dan kemampuan mereka untuk mengatasi dan menjaga kualitas hidup mereka setelah banjir dan bencana lainnya.
“Orang-orang miskin rentan terhadap bencana alam, dan meningkatkan kapasitas adaptasi mereka terhadap bencana alam merupakan tantangan besar di negara-negara berkembang,” ujar Fitrinitia, seperti dikutip dari keterangan tertulis Yokohama National University.
“Masalah kemiskinan dan dampak bencana saling terkait, sehingga langkah-langkah untuk membantu mereka juga harus saling terkait.”
Makalah studi tersebut mencatat bahwa setidaknya ada 325 juta orang miskin yang tinggal di 49 negara yang akan paling terpapar pada berbagai bencana alam dan iklim ekstrem. Mereka adalah orang-orang yang paling mungkin mengalami dampak buruk jangka panjang dari bencana-bencana tersebut sehingga membuat mereka kehilangan aset dan pendapatan dan bahkan berdampak pada standar hidup yang lebih rendah.
“Penanggulangan bencana tidak bisa diselesaikan dengan satu atau dua intervensi saja,” ujar Fitrinitia.
“Harus ada sinergi dengan program lain, seperti perlindungan sosial. Selain itu, sangat penting untuk memasukkan pendekatan pengurangan kemiskinan dan pengurangan risiko bencana untuk mengembangkan cara yang inklusif dan efektif dalam mengembangkan modal mata pencaharian dan ketahanan masyarakat miskin,” tegasnya.
Kajian PKH ini difokuskan pada Pekalongan, sebuah kota pesisir di Pulau Jawa, Indonesia, yang rawan bencana. Dalam studi ini para peneliti memilih fokus pada kalangan buruh kain tradisional, mengingat Pekelongan merupakan salah satu sentra terbesar industri kain tradisional Indonesia. Banjir serius telah menghentikan produksi kain beberapa kali selama 10 tahun terakhir sehingga membuat para pekerja ini sangat rentan terkena dampak sosial dan ekonomi.
Studi tersebut mengkaji bantuan pemerintah, yang untuk tujuan studi ini disebut perlindungan sosial (PS) di seluruh subkategori modal finansial, modal sosial, modal fisik, dan modal manusia.
Pekalongan melaksanakan PKH pada tahun 2012, dan pada tahun 2020 kembali terjadi banjir besar yang airnya mencapai rekor tertinggi. Sebuah survei dilakukan di antara para pekerja kain berpenghasilan rendah di daerah rawan banjir dan di antara mereka yang terkena dampak banjir tahun 2020.
Para administrator lokal dipekerjakan dan dilatih untuk mengelola survei dalam studi ini. Tanggapan survei yang didistribusikan di delapan desa pesisir diterima, dan para peneliti mengukur indikator kualitas hidup untuk menunjukkan modal mata pencaharian para responden sebelum dan sesudah banjir 2020 seperti kemampuan untuk membangun kembali rumah permanen dan kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan bagi keluarga mereka.
Baca Juga: Tahun Lalu 14 Juta Orang Terkena Bencana Iklim di Pasifik Barat Daya
Baca Juga: Warisan Kolonialisme Membuat Warga Lebih Rentan terhadap Bencana Alam
Baca Juga: Bantuan Tunai Orang Kaya ke Orang Miskin Bisa Tingkatkan Kebahagiaan
Secara keseluruhan program PKH yang ada terbukti efektif dalam membantu korban bencana memperkuat modal finansial, tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap modal manusia atau fisik. Studi selanjutnya, kata Matsuyuki, mungkin termasuk analisis PS yang bertujuan untuk mendorong keterampilan dan pelatihan dalam aspek mata pencaharian tertentu seperti praktik ekonomi mikro, sesuatu yang saat ini tidak ditawarkan oleh PKH.
“Temuan dan topik integrasi dalam penelitian kebencanaan dan perlindungan sosial ini masih tergolong awal,” ucap Matsuyuki.
“Selain itu, penerapan langkah-langkah melalui program percontohan sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme lintas sektoral dapat diadopsi oleh sektor penanggulangan kemiskinan dan bencana alam," paparnya.
"Tujuan akhirnya adalah mengembangkan kebijakan dan program yang mengintegrasikan perlindungan sosial dan kesiapsiagaan bencana yang berpihak pada masyarakat miskin dalam membangun negara, dengan demikian mengatasi masalah kemiskinan di antara orang-orang miskin sambil meningkatkan kapasitas tanggap bencana mereka," simpul Matsuyuki.