Prospek ekonomi kekaisaran memburuk pada tahun 1873 ketika pasar saham Eropa ambruk. Krisis keuangan yang kemudian dikenal sebagai "Kepanikan tahun 1873" menyusul. Akibatnya, semakin sulit bagi Pemerintah Ottoman untuk mendapatkan kredit baru.
Keadaan ekonomi sangat buruk sehingga pada tahun 1874 para bankir Galata menolak memberikan pinjaman kepada pemerintah. Padahal, suku bunga ditetapkan saat itu sebesar 25 persen.
Situasi diperburuk oleh banjir dan angin kencang di seluruh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1873-1875. Bencana tersebut menyebabkan kekurangan pangan dan keresahan di antara kaum tani. Untuk mencegah kelaparan yang meluas, pemerintah turun tangan dan mendistribusikan makanan. Akibat bencana alam tersebut, penerimaan pajak terganggu.
Pada tahun 1875, situasinya menjadi tidak dapat dipertahankan. Otoritas Ottoman mengumumkan bahwa mereka akan membayar kembali utang mereka, setengahnya tunai dan setengahnya lagi 5 persen dengan obligasi negara. Sebagai akibat dari pengakuan kebangkrutan secara implisit ini, Ottoman makin terpuruk. Kekaisaran secara resmi bangkrut tidak lama kemudian.
Melepaskan kedaulatan ekonomi
Pada tahun 1875, dua pertiga pendapatan kekaisaran digunakan untuk pembayaran utang.
Krisis ekonomi dirasakan di seluruh kekaisaran. Ismail Pasha, Khedive Mesir, sangat membutuhkan uang sehingga dia menjual sahamnya di Terusan Suez kepada pemerintah Inggris.
Pada tahun 1877, perang lain akan memperburuk masalah ekonomi. Perang Rusia-Turki membuat pasukan tsar mendorong Ottoman kembali ke gerbang Konstantinopel. Armada kapal perang Inggris mengganggu dan menghalangi Rusia untuk merebut ibu kota. Perjanjian damai yang ditengahi oleh kekuatan besar ditandatangani pada bulan Juli 1878.
Perang Rusia-Turki itu mengeringkan pundi-pundi Kekaisaran Ottoman sehingga pemerintah tidak dapat membayar gaji pegawai negeri dan tentara.
Di bawah arahan manajer bank sentral, sebuah rencana disusun untuk memenangkan dukungan dari para bankir lokal. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan akses ke utang.
Solusi yang diusulkan melibatkan kekaisaran menyerahkan pendapatan pajak untuk membayar kembali pinjaman. Kekaisaran setuju untuk mengalokasikan pendapatan dari cap, minuman keras, pajak penangkapan ikan, persepuluhan sutra, garam, dan monopoli tembakau.
Rencananya berhasil seperti yang diinginkan. Hasil pajak terbukti cukup untuk memenuhi cicilan utang. Kreditor asing, melihat pinjaman dalam negeri dilunasi, merasa tersisih. Mereka membuka negosiasi dengan pemerintah Ottoman dengan harapan mendapatkan pengaturan serupa. Pembicaraan tersebut menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 1881, yang dikenal sebagai Dekrit Muharrem, yang memberikan klaim kepada kreditur asing atas pendapatan pajak Utsmaniyah.