Tindakan pertama dilakukan pada tahun 1868, meski kekaisaran masih dalam kondisi kacau. Pemerintah memindahkan ibu kota kekaisaran dari Kyoto ke ibu kota keshogunan Edo. Edo pun berganti nama menjadi Tokyo (Ibu Kota Timur). Itu diikuti dengan pembubaran rezim feodal lama.
Reorganisasi administrasi sebagian besar diselesaikan pada tahun 1871. “Saat itu domain secara resmi dihapuskan dan diganti dengan sistem prefektur yang tetap ada hingga saat ini,” tambah Pletcher.
Semua hak istimewa kelas feodal juga dihapuskan. Juga pada tahun 1871 tentara nasional dibentuk. 2 tahun kemudian, undang-undang wajib militer pun disah-kan.
Wajib militer itu pun sekaligus mengganti peran samurai. Selain itu, siapa saja bisa menjadi prajurit atau tentara, tidak melihat kelas atau asalnya.
Beragam reformasi radikal agar bisa sejajar dengan Barat
Selain itu, pemerintah baru menjalankan kebijakan untuk menyatukan sistem moneter dan pajak. Reformasi pajak pertanian tahun 1873 menjadi sumber pendapatan utamanya.
Reformasi lainnya adalah di bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan pertama Jepang didirikan pada tahun 1871 untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional.
Hal itu mengarah pada pencanangan Tatanan Sistem Pendidikan dan pengenalan pendidikan universal di Kekaisaran Jepang. Sistem pendidikan pada awalnya menekankan pada pembelajaran Barat. Yang terpenting, pendidikan dasar ini ditujukan bagi anak perempuan juga.
Reformasi Meiji juga bertujuan untuk meningkatkan manufaktur di Kekaisaran Jepang. Manufaktur awalnya didasarkan pada tekstil dan barang-barang sejenis lainnya. Itu akhirnya dialihkan ke pembuatan mesin berat dan senjata.
Pertentangan dari kelas samurai
Perubahan revolusioner yang dilakukan oleh para pemimpin restorasi, yang bertindak atas nama kaisar, menghadapi perlawanan sejak awal. Pertentangan itu semakin meningkat pada pertengahan tahun 1870-an.