Sumber Daya Pesisir Indonesia Sering Diremehkan dan Salah Dikelola.

By Ricky Jenihansen, Minggu, 27 Agustus 2023 | 07:00 WIB
Sumber daya pesisir Indonesia sangat melimpah, namun sering diremehkan dan salah dikelola. (WWF)

Nationalgeographic.co.id—Indonesia diberkati dengan wilayah pesisir yang luas, Indonesia juga telah mengembangkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi tersebut. Namun demikian, sumber daya pesisir Indonesia masih sering diremehkan dan salah dikelola.

Ahli konservasi Victor Ph Nikijuluw menjelaskan hal tersebut dalam publikasinya. Ia menerbitkannya dalam jurnal Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education

Makalah itu dipublikasikan dengan judul "Coastal Resources Conservation in Indonesia: Issues, Policies, and Future Directions".

Dijelaskan, Indonesia memiliki wilayah pesisir yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun terdapat kekhawatiran yang serius terhadap masa depannya, terutama mengenai status sumber daya pesisir.

Ekosistem pesisir utama yang membentuk wilayah pesisir Indonesia adalah hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Berbagai barang dan jasa dihasilkan oleh ekosistem pesisir ini.

Namun, beberapa barang dan jasa lainnya masih belum teridentifikasi, tidak dapat diukur, tidak dapat diperdagangkan, dan tidak dapat dimonetisasi dengan menggunakan teknologi dan mekanisme pasar yang ada.

"Akibatnya, sumber daya cenderung diremehkan dan akhirnya disalahgunakan dan salah dikelola," tulis peneliti.

Konservasi wilayah pesisir

Meskipun pemanfaatan wilayah dan sumber daya pesisir sangat penting bagi Indonesia, pada saat yang sama pengelolaan konservasi harus dilakukan.

Yang dimaksud dengan konservasi adalah pendekatan pengelolaan sumber daya yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya pesisir secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Konservasi dapat dilakukan melalui pelestarian, perlindungan, dan peningkatan nilai kualitas keanekaragaman hayati.

"Beberapa praktik konservasi terbaik telah diperkenalkan dan diterapkan oleh Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi nirlaba (LSM), masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya," peneliti menjelaskan.