Nationalgeographic.co.id—Sebuah penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa konsep pendidikan dapat mengendalikan pencemaran di wilayah pesisir. Memasukkan pendidikan kelautan ke dalam kurikulum pendidikan adalah salah satu cara yang tepat untuk mengatasi pencemaran di wilayah pesisir, menurut peneliti.
Nanda Satria dan tim peneliti dari departemen pendidikan Geography, Universitas Pendidikan Indonesia, telah mempresentasikan penelitian mereka di International Conference on Disaster Management (ICDM 2018). Hasil penelitian telah diterbitkan dengan judul "Pollution control in coastal area through Indonesian coastal education concept".
"Sampah menjadi salah satu ancaman serius bagi wilayah pesisir di Indonesia. Serasah tersebut berasal dari berbagai aktivitas antropogenik dan berbagai penggunaan lahan," tulis peneliti.
Peneliti menjelaskan, bahwa Indonesia dinyatakan sebagai negara terbesar kedua setelah Tiongkok dalam penyumbang sampah laut pada tahun 2015. Namun sampah laut di Indonesia, tidak semuanya berasal dari produk dalam negeri.
Di wilayah pesisir Provinsi Aceh terdapat sampah laut yang berasal dari luar negeri. "Salah satu cara yang tepat untuk mengatasi pencemaran di wilayah pesisir adalah dengan memasukkan pendidikan Kelautan ke dalam kurikulum pendidikan," menurut peneliti.
"Untuk mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI meluncurkan model pendidikan pesisir yaitu Pendidikan Pesisir Indonesia."
Untuk itu mereka melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran di wilayah pesisir.
Kemudian mereka enyusun langkah-langkah observasi, dan menyusun rencana aksi Indonesia Coastal Education (ICE) dalam mengatasi pencemaran di wilayah pesisir.
"Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mencari referensi teori-teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan pencemaran sampah di wilayah pesisir," tulis peneliti.
Sampah Laut
Menurut Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut IPB University, potensi kelautan Indonesia baru termanfaatkan 20% sedangkan sisanya belum tergarap.