Perang Candu Pertama berlangsung dari tahun 1839 hingga 1842. Inggris menginvasi daratan Tiongkok dan menduduki pulau Hong Kong pada tanggal 25 Januari 1841. Mereka menggunakan Hong Kong sebagai titik persiapan militer. Kekaisaran Tiongkok kalah perang dan harus menyerahkan Hong Kong ke Inggris melalui Perjanjian Nanking. Hasilnya, Hong Kong menjadi koloni Kerajaan Inggris.
Menyewa Hong Kong
Namun Perjanjian Nanking tidak menyelesaikan perselisihan perdagangan opium. Akibatnya, konflik kembali meningkat menjadi Perang Opium Kedua. Penyelesaian konflik tersebut adalah Konvensi Peking pertama, yang diratifikasi pada 18 Oktober 1860. Hasilnya adalah Inggris mengakuisisi bagian selatan Semenanjung Kowloon dan Pulau Stonecutters (Ngong Shuen Chau).
Inggris semakin khawatir tentang keamanan pelabuhan bebas mereka di Hong Kong Britania selama paruh kedua abad ke-19. Wilayah itu adalah pulau terpencil, dikelilingi oleh wilayah yang masih berada di bawah kendali Tiongkok. Maka pada tanggal 9 Juni 1898, Inggris menandatangani perjanjian dengan Tiongkok untuk menyewa Hong Kong, Kowloon, dan "New Territories". Teritori baru itu mencakup sisa Semenanjung Kowloon di utara Boundary Street, lebih banyak wilayah di luar Kowloon hingga ke Sungai Sham Chun, dan lebih dari 200 pulau terpencil.
Gubernur-gubernur Inggris di Hong Kong mendesak kepemilikan langsung. Tapi meski telah melemah akibat Perang Tiongkok-Jepang pertama, Kekaisaran Tiongkok menolaknya. Sewa yang mengikat secara hukum itu pun berlaku selama 99 tahun.
Pertimbangan untuk berhenti menyewa Hong Kong
Beberapa kali pada paruh pertama abad ke-20, Inggris mempertimbangkan untuk melepaskan sewa ke Tiongkok. Pasalnya, Hong Kong sudah tidak memiliki kepentingan lagi bagi Inggris. Namun pada tahun 1941, Jepang merebut Hong Kong. Presiden AS Franklin Roosevelt mencoba menekan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill untuk mengembalikan pulau tersebut ke Tiongkok.
Pada akhir Perang Dunia II, Inggris masih menguasai Hong Kong. Di saat yang sama, Amerika terus menekannya agar mengembalikan pulau itu ke Tiongkok.
Pada tahun 1949, Tentara Pembebasan Rakyat yang dipimpin oleh Mao Zedong mengambil alih Tiongkok. Saat itu Barat takut bahwa Komunis akan mendapatkan posisi spionase yang sangat berharga, terutama selama Perang Korea. Meskipun “Gang of Four” mempertimbangkan pengiriman pasukan ke Hong Kong pada 1967, mereka akhirnya tidak menuntut kembalinya Hong Kong.
Persiapan menuju penyerahan Hong Kong ke Tiongkok
Pada 19 Desember 1984, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan Perdana Menteri Tiongkok Zhao Ziyang menandatangani Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris. Inggris setuju untuk mengembalikan, tidak hanya New Territories, tetapi juga Kowloon dan British Hong Kong ketika masa sewa habis.
Menurut ketentuan deklarasi tersebut, Hong Kong akan menjadi wilayah administratif khusus di bawah Republik Rakyat Tiongkok. Hong Kong diharapkan dapat menikmati otonomi tingkat tinggi di luar urusan luar negeri dan pertahanan. Untuk jangka waktu 50 tahun setelah berakhirnya masa sewa, Hong Kong tetap menjadi pelabuhan bebas dengan wilayah pabean terpisah. Hong Kong juga dapat mempertahankan pasar untuk pertukaran bebas. Warga Hong Kong dapat terus mempraktikkan kapitalisme dan kebebasan politik yang dilarang di Tiongkok daratan.