Setelah perjanjian tersebut, Inggris mulai menerapkan tingkat demokrasi yang lebih luas di Hong Kong. Pemerintahan demokratis pertama di Hong Kong dibentuk pada akhir tahun 1980-an, terdiri dari daerah pemilihan fungsional dan pemilihan langsung. Stabilitas perubahan tersebut menjadi diragukan setelah insiden Lapangan Tiananmen (Beijing, Tiongkok, 3-4 Juni 1989). Dalam insiden itu, sejumlah mahasiswa yang melakukan protes dibantai. Setengah juta orang di Hong Kong melakukan unjuk rasa untuk memprotes.
Penyerahan kendali Hong Kong ke Tiongkok
Pada tanggal 1 Juli 1997, sewa pun berakhir. Pemerintah Inggris mengalihkan kendali atas Hong Kong Britania dan wilayah sekitarnya ke Republik Rakyat Tiongkok.
Ada permasalahan hak asasi manusia dan keinginan Beijing untuk mendapatkan kontrol politik yang menyebabkan perselisihan. Namun, transisi dari Inggris ke Tiongkok kurang lebih berjalan mulus.
Meskipun Republik Rakyat Tiongkok menolak demokratisasi Hong Kong, wilayah tersebut menjadi sangat menguntungkan. Hong Kong baru menjadi kota metropolitan besar setelah pendudukan Inggris. Dan selama 150 tahun pendudukan, kota ini tumbuh dan berkembang. Saat ini, Hong Kong dianggap sebagai salah satu pusat ekonomi dan pelabuhan perdagangan paling signifikan di dunia.