Pembangunan budaya masyarakat di Indonesia tidak hanya melulu soal fisik. Namun, pembangunan non-fisik seperti pusaka alam dan budaya pun harus ikut diangkat derajatnya.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) Catrini Pratihari. Selama sepuluh tahun ini, sudah dilakukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berfokus pada pembangunan fisik seperti jembatan atau bangunan. Contohnya seperti di Kotagede, Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Selama ini masyarakat melakukan sendiri pembangunan fisik di daerahnya, sedangkan pembangunan budaya belumlah terintegrasi," kata Catrini pada National Geogpraphic Indonesia, Kamis (6/12).
Peningkatan pembangunan non-fisik seperti pusaka budaya dan alam coba dipadukan dalam PNPM Pusaka. Ini merupakan program bersama antara BPPI dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) yang kesepakatannya ditandatangani, Rabu (5/12), di Jakarta.
PNPM Pusaka berpusat pada pelestarian dan pengembangan pusaka yang berujung pada pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pusaka setempat bisa dilestarikan sekaligus menjadi sumber ekonomi kreatif bagi mereka.
Dikatakan Deputi VII Menko Kesra Sujana Royat, PNPM Pusaka mengoptimalkan keberadaan berbagai infrastruktur desa dan kelurahan yang telah dibangun selama ini untuk diisi berbagai kegiatan sosial budaya.
"Untuk merekatkan persatuan dan keguyuban masyarakat, diintegrasikan dengan aktivitas ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," urai Sujana.
Namun, diingatkan oleh budayawan Togarama Naibaho, jangan sampai kerja sama ini hanya bersifat sementara. Harus juga diperhatikan riset mendalam mengenai pusaka suatu daerah. "Apalagi ini ada hubungannya dengan hak paten," ujar Togarma yang juga pendiri Sanggar Gorga.
| Penulis | : | |
| Editor | : | Kontributor Semarang, Nazar Nurdin |
KOMENTAR