Kantor Pariwisata Nepal akan menerapkan peraturan baru untuk ekspedisi ke Everest, gunung tertinggi dunia.
Untuk pertama kalinya tim pemerintah akan ditempatkan di pangkalan pendakian guna mengawasi dan membantu para pendaki, mengatur pendakian, menyiapkan upaya penyelamatan, serta melindungi lingkungan.
"Pusat Layanan Terpadu juga akan memfasilitasi pendaki dengan menawarkan mereka layanan komunikasi dan keselamatan," tutur Purna Chandra Bhattarai, dari unit pariwisata yang mengurus pendakian.
Selama ini langkah pengawasan yang dilakukan dari ibu kota Kathmandu dianggap tidak efektif.
"Dengan keberadaan pemerintah di lapangan, maka pesan 'pelanggaran undang-undang akan dihukum' menjadi lebih jelas," tambah Bhattarai.
Antrean ke puncak
Peraturan selama ini mensyaratkan setiap tim pendaki gunung harus memiliki seorang pejabat pemerintah sebagai petugas penghubung.
Namun banyak dari petugas penghubung yang tetap berada di Kathmandu sementara tidak ada pengaturan pendakian di lapangan.
Langkah ini ditempuh setelah maraknya beberapa insiden di lereng gunung terkenal itu, antara lain perkelahian antara sherpa—atau penduduk setempat yang membantu mengangkat barang-barang—dengan para pendaki. (Baca juga: 100 Sherpa Serang Pendaki di Everest).
Juga terjadi antrean yang panjang di jalur menuju puncak karena semakin banyak orang yang ingin mendaki Gunung Everest.
Sepanjang tahun 2013, sejumlah pendaki mengeluh karena harus menunggu antrean sampai dua setengah jam untuk bisa meneruskan pendakian guna mencapai puncak.
(Baca juga: Everest Kian Riuh)
| Penulis | : | |
| Editor | : | Kontributor Singapura, Ericssen |
KOMENTAR