Perbaiki Aturan dan Pelaksanaan SVLK

Tanpa ketegasan hukum

JPIK juga menyoroti lemahnya penegakan aturan dan penerapan sanksi bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan SVLK maupun yang terbukti melakukan pelanggaran. Perbaikan aturan harus disertai dengan penegakan yang tegas dan konsisten, agar SVLK benar-benar dapat menjadi ujung tombak perbaikan tata kelola dalam sektor perkayuan dan kehutanan di Indonesia.

“Karena SVLK merupakan sistem jaminan legalitas kayu, maka setiap indikasi atas keterlibatan pemegang izin dengan praktik illegal logging dan perdagangan kayu ilegal harus ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Mardi Minangsari, Dinamisator Nasional JPIK.

PROMOTED CONTENT