Kota Bima, Senin (13/4/2015), masih riuh dengan pendaki yang baru turun dari Gunung Tambora. Ribuan orang, termasuk Presiden Joko Widodo, datang ke Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat pekan lalu untuk "merayakan" dua abad letusan Tambora. Letusan Tambora semestinya bisa juga menjadi momentum perubahan menyikapi alam.
Di kaki Tambora, di hamparan padang sabana Doro Ncanga, Kabupaten Dompu, Presiden resmi menetapkan gunung ini sebagai taman nasional. Presiden juga meminta peringatan letusan Tambora, yang jatuh setiap 11 April, menjadi momentum mengangkat dunia pariwisata NTB, khususnya Pulau Sumbawa (Kompas, 12/4/2015).
Inilah untuk pertama kalinya peristiwa letusan gunung api di Indonesia diperingati Presiden Indonesia. Kedatangan Presiden Jokowi ini merupakan puncak dari serangkaian acara yang digelar untuk memperingati letusan Tambora, mulai dari pameran, seminar, aneka lomba, hingga sepeda gembira. Pemerintah membingkai kegiatannya dengan slogan yang ramah dan mengundang: "Tambora Menyapa Dunia."
Semangat untuk mendorong pariwisata dan juga pembangunan itu memang mendominasi dalam peringatan Tambora kali ini. Bahkan, saat memberi sambutan dalam diskusi ilmiah yang digelar Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gunung Api (PVMBG)-Badan Geologi pada Senin pagi, Wali Kota Bima Qurais H Abidin pun masih juga menyampaikan potensi wisata yang bisa digarap.
Bertahun-tahun, kawasan Indonesia timur identik dengan mandeknya pembangunan karena model pembangunan yang cenderung timpang ke wilayah barat Nusantara. Menjadi wajar jika semua pihak di sana begitu berharap Tambora bisa menjadi pintu masuk memajukan ekonomi.
Namun, Tambora bukan hanya "menyapa". Tambora telah "menampar" dunia dengan letusan dahsyatnya pada April 1815. Dentum letusan gunung ini terdengar keras hingga Batavia (Jakarta), bahkan hingga Bengkulu yang berjarak lebih dari 2.000 kilometer dari Tambora. Adapun abu dan aerosol sulfat yang dilontarkan Tambora menyelimuti hampir seluruh penjuru Bumi, melapisi sinar matahari, menggagalkan panen sehingga memicu kelaparan dan kematian global.
!break!
Refleksi Tambora
Peringatan Tambora sebenarnya bisa dimaknai dengan lebih reflektif untuk mengingatkan kondisi bentang alam Indonesia yang hiperaktif dan bagaimana kebudayaan Nusantara menyiasati situasi ini. Semangat itulah yang coba diangkat Bentara Budaya Jakarta, saat menggelar pameran, pergelaran, dan perbincangan bertajuk "Kuldesak Tambora" (16-26 April). Tak hanya artefak dari peradaban yang terkubur di Tambora, sejumlah artefak dari beberapa gunung api lainnya, seperti Merapi dan Sindoro, juga dipamerkan.
Pembukaan acara, Kamis malam, dimulai dengan mendoakan korban letusan Gunung Tambora dua abad lalu dan korban sejumlah bencana alam lain yang berkali-kali mendera negeri ini. Acara kemudian disusul pembacaan Bo Sangaji Kai, buku harian Kerajaan Bima, yang mencatat rinci tragedi letusan yang mengubur dua kerajaan, Kerajaan Pekat dan Kerajaan Tambora, serta memorakporandakan Kerajaan Sanggar.
"Letusan Tambora saja menewaskan 91.000 jiwa, sedangkan letusan Gunung Krakatau (di Selat Sunda) pada tahun 1883 menewaskan 36.000 jiwa. Jika ditotal, korban letusuan dua gunung ini saja sudah lebih dari separuh korban semua gunung api di dunia dalam 500 tahun terakhir," kata Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surono, saat memberi sambutannya.
Oleh karena itu, Surono mengajak siapa saja menjadikan peristiwa meletusnya Gunung Tambora ini sebagai momentum lebih mengenali dinamika bentang alam negeri ini dan sejarahnya yang diwarnai sederet bencana alam. Lebih penting lagi, momentum ini diharapkan menjadi pengingat agar masyarakat terus memperbarui kesiapsiagaan sebagai konsekuensi hidup di negeri yang dilingkari 127 gunung api aktif.
Sekalipun menjadi negara yang memiliki gunung api terbanyak di Bumi, kesiapsiagaan memang belum menjadi prioritas negeri ini. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam mengamanatkan pemerintah untuk lebih memprioritaskan mitigasi. Namun, hingga saat ini, tanggap darurat masih menjadi arus utama penanggulangan bencana.
"Sebagai perbandingan, erupsi Gunung Ontake di Jepang pada akhir tahun lalu yang menewaskan 40-an orang, diikuti dengan penambahan anggaran oleh Pemerintah Jepang sekitar Rp 6 triliun. Itu hanya untuk perbaikan peralatan," kata Surono.
"Bandingkan dengan anggaran rutin PVMBG yang totalnya rata-rata Rp 33 miliar per tahun. Itu untuk mengurusi semua gunung api, gempa, dan tsunami, termasuk membayar gaji pegawai dan petugas pos pemantauan."
Tak hanya soal politik anggaran. Minimnya perhatian terhadap situasi alam yang ekstrem ini juga terlihat dari kecilnya minat dunia pendidikan terhadap soal kebencanaan dan kegunungapian. "Sampai saat ini, kita juga belum punya kampus dengan jurusan vulkanologi sehingga orang Indonesia kalau mau belajar tentang gunung api harus ke luar negeri, seperti Perancis dan Jerman, yang tidak punya gunung api," kata Surono.
| Penulis | : | |
| Editor | : | Ajeng |
KOMENTAR