Nationalgeographic.co.id—Sebelum Perang Dunia Kedua, sebagian besar masyarakat Finlandia adalah agraris dan penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Namun, pascaperang, negara itu mengalami perubahan signifikan baik terhadap ekonomi maupun populasinya.
Secara tradisional, industri pengolahan kayu mendominasi perekonomian sebelum Perang Dunia Kedua. Namun, segera setelah perang, industri logam segera menjadi pendorong perekonomian yang dominan.
Pertumbuhan populasi, ditambah dengan ekonomi yang lebih kuat, menyebabkan meningkatnya jumlah orang tua yang mencari pendidikan berkualitas tinggi untuk anak-anak mereka.
Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Finlandia yang memasuki kelas menengah, ada tuntutan untuk membuat sistem pendidikan yang lebih baik, yang dapat diakses oleh semua anak tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka atau di mana mereka tinggal.
Pada tahun 1968, parlemen memperkenalkan undang-undang untuk mereformasi sistem pendidikan. Sekolah komprehensif gratis untuk anak-anak berusia antara tujuh dan enam belas tahun, menggantikan sistem dua tingkat sekolah tata bahasa dan sekolah sipil.
"Pada awalnya, sistem sekolah yang komprehensif dikendalikan secara terpusat, sebelum akhirnya kewenangan diserahkan kepada kotamadya dan guru setempat," tulis Centre for Public Impact dalam laman resminya.
Ia merilis sebuah artikel yang menceritakan tentang reformasi pendidikan di Finlandia. Artikelnya berjudul "Education reform in Finland and the comprehensive school system", yang publish pada 2 September 2019.
Baca Juga: Inilah Model Pendidikan yang Merdeka bagi Masyarakat Sedulur Sikep
Dekade setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, parlemen Finlandia membentuk tiga komisi reformasi berturut-turut, yang masing-masing bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang akan memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua orang Finlandia.
"Pada tahun 1945, komisi mempertimbangkan kurikulum sekolah dasar dan menawarkan visi yang menarik tentang sekolah yang lebih humanistik dan berpusat pada anak," imbuhnya.
Satu dekade kemudian, gagasan sekolah komprehensif telah mendapatkan daya tarik, dan komisi tersebut merekomendasikan bahwa wajib belajar di Finlandia harus diadakan di sekolah komprehensif sembilan tahun yang dikelola oleh pemerintah kota.
Kemudian, di tahun 1963, parlemen Finlandia memutuskan untuk secara resmi mereformasi sistem pendidikan, setelah kerja komite, eksperimen, program percontohan, masukan dari serikat guru sekolah dasar dalam berbagai hal, dukungan politik yang luas, dan konsensus.
| Source | : | Centre for Public Impact,Italian Journal of Sociology of Education |
| Penulis | : | Galih Pranata |
| Editor | : | Warsono |
KOMENTAR