Kekuasaan Basileus dan Sistem Pemerintahan dalam Kekaisaran Bizantium

 

Nationalgeographic.co.id—Kaisar Bizantium atau dikenal dengan basileus (atau basilissa untuk panggilan ratu), adalah penguasa tertinggi Kekaisaran Bizantium. Ia tinggal di istana Agung Konstantinopel yang megah.

Basileus memerintah sebagai raja absolut atas sebuah kerajaan yang luas. Oleh karena itu, basileus memerlukan bantuan pemerintah yang ahli dan birokrasi yang luas dan efisien.

Akan tetapi, meskipun merupakan penguasa absolut, seorang kaisar diharapkan oleh pemerintah, rakyat, dan gereja—untuk memerintah dengan bijaksana dan adil.

Yang lebih penting lagi, seorang basileus harus memiliki kesuksesan militer. Hal itu karena tentara tetap menjadi institusi paling kuat di Kekaisaran Byzantium secara nyata.

Para jenderal di Konstantinopel dan provinsi-provinsinya dapat menyingkirkan seorang kaisar yang gagal mempertahankan perbatasan kekaisarannya. Upaya tersebut biasanya berhasil, bahkan untuk basileus yang menyebabkan bencana ekonomi.

Namun, dalam keadaan normal, kaisar adalah panglima tentara, kepala Gereja dan pemerintahan. Ia mengendalikan keuangan negara dan mengangkat atau memberhentikan bangsawan sesuka hati.

Hanya sedikit penguasa sebelum atau sesudah basileus dalam Kekaisaran Bizantium yang pernah memegang kekuasaan seperti itu.

Gambar kaisar atau basileus juga muncul pada koin-koin yang digunakan di Kekaisaran Bizantium, yang juga digunakan untuk menunjukkan penerus terpilih.

Seringkali penerus kaisar adalah putra sulung, namun hal ini tidak selalu terjadi karena tidak ada aturan pasti mengenai suksesi.

Kaisar dianggap dipilih oleh Tuhan untuk memerintah, namun mahkota megah dan jubah ungu Tyrian semakin memperkuat hak untuk memerintah.

Strategi untuk menarik perhatian lainnya adalah meniru nama-nama pendahulu yang terkenal, Konstantinus menjadi nama favorit.

Bahkan para perampas kekuasaan, sering kali berusaha untuk melegitimasi posisi mereka dengan menikahi anggota keluarga pendahulu mereka. Perampas kekuasaan biasanya adalah orang-orang militer yang berkuasa dan sukses,

Dengan demikian, melalui kesinambungan dinasti, ritual, kostum, dan nama yang diatur dengan cermat, institusi kaisar mampu bertahan selama 12 abad.

Pemerintahan Bizantium
Pemerintahan Bizantium mengikuti pola yang ditetapkan di kekaisaran Romawi. Kaisar sangat berkuasa namun masih diharapkan untuk berkonsultasi dengan badan-badan penting seperti Senat.

Senat di Konstantinopel, tidak seperti di Roma. Mereka terdiri dari orang-orang yang telah naik pangkat dalam dinas militer, sehingga tidak ada kelas senator.

Anggota dewan lokal, senator dan menteri Kekaisaran Bizantium memperoleh posisi mereka tanpa pemilu. Sebagian besar mereka memperoleh posisi melalui patronase kekaisaran atau karena status mereka sebagai pemilik tanah yang luas.

Para senator elit membentuk konsistorium sakrum kecil. Mereka adalah dewan politik tertinggi sejak Kekaisaran Romawi.

Kekuasaan dan keanggotaan dewan bervariasi, dan pada akhirnya bergantung pada kaisar. Magister officiorum , quaestor sacri palatii, come sacrarum largitionum, come rerum privatarum dan beberapa pejabat pengadilan tinggi lainnya merupakan anggota ex officio.

Mereka adalah comites konsistorium yang ditunjuk secara khusus oleh kaisar, yang pada abad ke-6 memegang pangkat vir spectabilis, serta pejabat atau rekan dekat lainnya yang ditunjuk secara ad hoc.

Kaisar secara teori seharusnya harus berkonsultasi mengenai masalah-masalah penting negara dengan mereka. Selain itu, kaisar atau basileus mungkin berkonsultasi dengan anggota penasihat pribadinya di istana.

Di istana juga terdapat bendahara yang sudah dikebiri yang disebut Sakellarios. Mereka melayani kaisar dalam berbagai tugas pribadi tetapi juga dapat mengontrol akses ke kaisar.

Para Sakellarios sendiri memegang posisi yang bertanggung jawab, yang paling utama adalah pemegang keuangan kaisar. Pada abad ke-7, para sakellarios memiliki kekuasaan yang lebih luas.

Pejabat pemerintahan penting lainnya termasuk quaestor atau pejabat hukum utama, sacrarum largitionum yang mengendalikan koin negara; magister officiorum yang mengurus administrasi umum istana.

Magister officiorum juga mengurus pasukan dan persediaannya, serta urusan luar negeri. Kemudian ada juga sekelompok inspektur kekaisaran yang memantau urusan di dewan-dewan lokal di seluruh kekaisaran Bizantium.

Sedangkan pejabat tertinggi di Byzantium disebut Prefek Praetorian Timur. Mereka menjadi tanggung jawab semua gubernur regional kekaisaran.

Jabatan Prefek Praetorian Timur adalah jabatan tertinggi dalam hierarki pemerintahan Kekaisaran Bizantium. Bahkan Prefek Praetorian Timur memiliki wewenang yang luas di wilayah timur Kekaisaran Bizantium.

Tugas Prefek Praetorian Timur termasuk mengawasi administrasi dan keamanan di wilayah timur kekaisaran, termasuk mengontrol pasukan militer, penegakan hukum, dan kebijakan pemerintah di sana.

Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertahanan bagian timur kekaisaran Bizantium. Posisi ini memiliki kekuasaan besar dan signifikan dalam pemerintahan Bizantium.

Kemudian ada anggota dewan lokal bertanggung jawab atas semua layanan publik dan pengumpulan pajak di kota mereka dan wilayah sekitarnya.

Dewan-dewan ini diorganisasikan secara geografis ke dalam 100 atau lebih provinsi yang terbagi menjadi 12 keuskupan, tiga di masing-masing dari empat prefektur kekaisaran.

Sejak abad ke-7, gubernur regional keuskupan menjadi komandan militer provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada kaisar sendiri. Sedangkan Prefek Praetorian dihapuskan.

Setelah abad ke-8, pemerintahan kekaisaran menjadi jauh lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Hal itu karena meningkatnya ancaman militer dari negara-negara tetangga dan perang saudara.

PROMOTED CONTENT