Untuk kendaraan pun pajak yang diberlakukan ada dua macam, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pajak kendaraan bermotor meliputi kendaraan bermesin, seperti mobil, motor, dan kereta api. Sedangkan pajak kendaraan tidak bermotor diperuntukkan bagi kendaraan tradisional seperti sepeda, dan gerobak kerbau atau kuda.
Mengutip dari jurnal Pajak Kereta di Mangkunegaran Tahun 1930-1942, Kadipaten Mangkunegaran turut meberlakukan pajak kendaraan tidak bermotor bagi para penduduknya. Pada masa Mangkunegaran VII, pajak ini dikenal masyarakat Mangkunegaran sebagai pajak kereta.
Baca Juga: Kini Jadi Tren di Masa Pandemi, Dahulu Sepeda Pernah Mengubah Dunia
Pajak kereta diberlakukan untuk kendaraan tidak bermesin yang dianggap sebagai barang mewah dan bersifat milik pribadi. Pajak ini tidak dikenakan kepada kendaraan milik pembesar Mangkunegaran ataupun milik negara. Tidak dikenakan juga bagi kendaraan pembawa mayat, mengirim surat, atau kepentingan umum lainnya.
Penulis studi ini, Afiq Chandra Susila menjelaskan bahwa sepeda-sepeda yang beredar di Nusantara, adalah sepeda buatan dari Belanda dan Inggris. Perusahaan sepeda dari kedua negara tersebut memenuhi pasar sepeda Nusantara pada pertengahan abad ke-18. Sepeda pun menjadi kendaraan yang populer pada saat itu.
Baca Juga: Demam Sepeda dan Bagaimana Itu Mengubah Dunia Pada 1890-an?
Karena populer, Kadipaten Mangkunegaran memberlakukan pajak bagi sepeda, khususnya di wilayah Mangkunegaran, Surakarta. Sepeda, becak, dan gerobak dikenakan penarikan pajak melalui razia di beberapa titik pada jalan raya di wilayah Mangkunegaran selama tahun 1925 hingga 1942.
“Dahulu, tiap-tiap rumah akan didatangi petugas hansip yang menagih pajak,” terang Afiq, Sarjana Humaniora Universitas Sebelas Maret. “Kalau sekarang kan kita harus ke kantor pusat untuk membayar pajak kendaraan.” Pembayaran pajak kereta dilakukan pada tiap awal tahun oleh para pemiliknya.
Baca Juga: Kelokan dan Keelokan Nusa Bunga