Jokowi menanggapi dengan cukup baik. Kata Jokowi, penghargaan Kalpataru itu sangat baik, diberikan kepada perseorangan maupun lembaga. Namun, katanya, akan lebih bagus jika diberikan tidak hanya dalam bentuk piala, tetapi juga insentif dan dana. "Agar apa yang mereka kerjakan bisa lebih baik lagi. Dengan insentif anggaran bisa bekerja lebih baik lagi, misal membersihkan sungai lebih baik, memperbaiki desa."
Hatta menanggapi balik. Dan ini jadi bumerang bagi Hatta.
"Bentuk penghargaan apa dalam bentuk piala, bukan sesuatu prinsip, yang penting adalah penghargaan, refleksi keberhasilan kota bersih hijau dan sehat. Mengapa DKI sekarang tidak dapat? Solo belum pernah dapat?
Kalla menanggapi. Jawaban Kalla mungkin mengejutkan Hatta.
"Pertanyaan bagus, tapi keliru. Kota itu dapat Adipura, bukan Kalpataru, hingga tidak perlu saya jawab."
Jokowi menambahkan, Kota Solo pernah mendapatkan penghargaan Green City.
Giliran Jokowi bertanya. Dia bertanya tentang strategi menekan laju deforestasi. "Indonesia, saat ini dihadapkan pada bencana ekologis, salah satu karena kerusakan hutan. Laju deforestasi tertinggi di dunia. Bagaimana strategi menghentikan laju deforestasi?"
Prabowo menjawab dan konsisten seperti jawaban sebelumnya, dengan penekanan kerusakan hutan itu karena aktivitas warga.
Menurut Prabowo, menekan laju deforestasi itu masalah sangat mendesak. Dia mengusung strategi mengikutsertakan masyarakat, rakyat yang tinggal di hutan dan pinggir hutan, dengan memberdayakan melalui kelompok petani hutan. "Pemberdayaan ekonomi, sekaligus beri pengharapan hidup hingga mereka tidak merambah hutan."
Juga harus ada pengawasan dengan menggunakan satelit, hingga bisa memonitorillegal logging, dan penambangan liar. "Sanksi keras kepada perusahaan yang melanggar tata kelola hutan. Aparat penegak hukum harus kita tatar kembali supaya mereka turut jaga hutan. Hutan harus kita jaga bersama, harus ada intervensi pemerintah untuk benahi lingkungan hidup dan hutan kita."
Jokowi balik menanggapi dengan lebih kongkrit. Dia mengemukan, carut marut sektor kehutanan karena penyusunan tata ruang belum selesai. "Tata ruang kita sebetulnya hampir selesai, dan harus segera diselesaikan, hingga jelas, mana hutan lindung, mana hutan produksi, mana hutan alami."
Dia juga mengemukan, mengenai kebijakan satu peta (one map policy) yang belum dimiliki Indonesia hingga terjadi tumpang tindih. "Ada hutan lindung diberikan konsesi untuk produksi. Kekeliruan ini disebabkan belum ada kebijakan satu peta."