Pada 1969, wilayah Papua Barat menjadi provinsi 26 dari Indonesia melalui jajak pendapat yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat PEPERA, yang legitimasinya dipertanyakan oleh sejumlah pemantau. Nama provinsi ini kemudian diganti menjadi Irian Jaya.
Sejak saat itu, seruan untuk kemerdekaan Papua Barat terus didegungkan oleh masyarakat Papua yang dipimpin oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), dalam upaya mereka untuk menegaskan dan memelihara budaya mereka.
Antropolog dan sejarawan dari Universitas Oxford Eben Kirksey, mengungkapkan pemerintah Indonesia berupaya menindas budaya Papua.
Dia mengatakan "Secara historis budaya Papua yang tidak cocok dengan ideologi nasional Indonesia tidak pernah disuarakan".
Pemerintah Indonesia, tambah dia tidak mengakui Hak masyarakat adat Papua atas tanah, yang merupakan kebutuhan utama bagi keberlangsungan hidup dan budaya mereka.
Pembangunan yang tidak berlanjut
Papua Barat merupakan rumah bagi 245 suku adat yang memiliki budaya dan bahasa serta budaya sendiri.
Dataran tinggi memiliki populasi yang padat, dihuni suku terbesar Nduga dan Amungme tinggal dan bertahan hidup dengan bercocok tanam dan berburu.Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah tekanan terhadap kominunitas dan budaya di Papua Barat.
Pengambilan lahan untuk permukiman baru, konsesi hutan, proyek tambang termasuk minyak, gas, tembaga dan emas serta pertanian, juga kehadiran militer telah melanggar hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya dan budaya.
Papua Barat merupakan salah satu penghasil tembaga dan emas, terutama tambang Grasberg yang mayoritas saham dikuasai perusahaan berbasis di AS Freeport McMoRan Copper and Gold.
Meskipun memiliki kekayaan ini, masyarakat Papua Barat tetap miskin dan pemimpin separatis menyebutkan Pemerintah Indonesia telah merampas sumber daya dengan pengembalian yg sangat sedikit untuk rakyat Papua.