Peristiwa 30 September 1965 bisa dibilang merupakan suatu titik yang menjadi penanda meredupnya kekuasaan Presiden Soekarno.
Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi momentum digerusnya kekuatan Partai Komunis Indonesia, yang menjadi "kambing hitam" atas tragedi di akhir September 1965.
G30S juga dimanfaatkan untuk menggerus kekuasaan Soekarno, yang dipandang sudah tidak mampu lagi memimpin Indonesia. Soekarno dianggap bertanggung jawab.
Namun, ini bukan rangkaian yang terbentuk secara mendadak. Pada permulaan tahun 1965, situasi politik, sosial dan ekonomi dalam negeri memang semakin memburuk.
(Simak Tiga Kontroversi di Balik Supersemar 11 Maret 1966)
Politik konfrontasi dengan Malaysia, yang dianggap Soekarno sebagai proyek perpanjangan neo-kolonialisme, telah menyebabkan Indonesia semakin keras melancarkan politik anti-nekolim.
Wujud politik anti neo-kolonialisme dan neo-imperialisme ini secara tidak langsung menyebabkan Indonesia memusuhi negara-negara Barat.
Soekarno pun mengeluarkan jargon politik yang mengkritik keras negara Barat, seperti "Berdiri di atas Kaki Sendiri" atau "Go to Hell with Your Aid".
Bahkan, Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan PBB pada 7 Januari 1965, sebagai bentuk protes diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
(Baca juga: Supersemar, Surat Kuasa atau "Alat Kudeta"?)
Tindakan tersebut dianggap menjadi penyebab hilangnya dukungan dari luar negeri di bidang politik maupun ekonomi.
"Dari segi ekonomi, keadaan pada masa itu memang sangat buruk. Harga membubung tinggi, inflasi ratusan persen," tulis peneliti sejarah LIPI, Asvi Warman Adam dalam buku berjudulBung Karno Dibunuh Tiga Kali?
"Bahkan Presiden Soekarno harus menunjuk seorang menteri penurunan harga, Hadely Hasibuan, meskipun tidak berhasil melakukan tugasnya," ungkap Asvi.