Baca Juga: Pernah Jadi Kekaisaran Terkuat, Ottoman Jatuh Karena Enam Hal Ini
Sebagian besar undang-undang modern cenderung melindungi masyarakat untuk membantu orang miskin. Akan tetapi, Kuran mendapati, pemberi pinjaman, jaminan kebangkrutan, dan undang-undang lain, untuk melindungi orang miskin dari tuntutan membuat pinjaman punya proposisi yang lebih berisiko.
Hal ini mungkin yang menjelaskan mengapa orang miskin sebagai peminjam, sering menjadi pinjaman gaji dan pegadaian. Padahal cara ini bisa berdampak suku bunga pada mereka setinggi 400 persen, kata Kuran.
"Undang-undang kebangkrutan mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan yaitu merugikan kelompok yang ingin mereka lindungi—orang miskin," tulis Kuran.
"Dalam mempersulit pemberi pinjaman untuk mengganti kerugian mereka dari gagal bayar, mereka menaikkan biaya utang orang miskin. Hukum dimaksudkan untuk melindungi yang tidak berdaya sehingga memiliki efek yang tidak diinginkan menambah kecacatan mereka di pasar keuangan."
Alih-alih undang-undang demokrasi dihapus besar-besaran di berbagai negara, mungkin lebih baik direvisi. Sehingga memudahkan tingkat hukuman yang dihadapi orang miskin di pasar utang, terang Kuran.
“Hukum semacam itu mungkin menjadi salah satu penyebab struktural dari kemiskinan kronis modern,” kata Kuran.