Kewarganegaraan dibatasi hanya untuk pria yang memiliki ayah orang Athena. Namun setelah tahun 451 SM, kewarganegaraan hanya untuk mereka yang kedua orang tuanya dari Athena.
Pejabat publik dipilih di antara para peserta sidang. Anna menjelaskan, ada sekitar 700 jabatan publik dalam administrasi kota-negara, yang semuanya menjalani masa jabatan selama satu tahun.
“Ini berarti bahwa sebagian besar warga negara laki-laki memiliki pengalaman memegang jabatan dan mungkin beberapa jabatan selama hidup mereka,” jelas Anna.
Seberapa demokratiskah demokrasi di Athena? Menurut Anna, apabila melihat dari perspektif modern, perbandingannya cukup rumit.
Pemerintah Athena kuno menjalankan keadilan, mengumpulkan pajak, dan mengorganisir pertahanan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan uang, menyelenggarakan festival, dan membangun gedung-gedung publik.
Namun di sisi lain, tidak ada pendidikan formal yang diselenggarakan oleh negara, tidak ada uang pensiun, dan tidak ada layanan kesehatan. Perempuan juga tidak dapat memilih atau menduduki jabatan dan tidak memiliki peran sosial masyarakat. Begitu juga dengan orang asing.
Dalam pengambilan keputusan, mengharuskan ribuan pria berkumpul hampir setiap minggu untuk berdiskusi dan memberikan suara. Hal ini tentu menyita banyak waktu mereka.
Selain itu bagi mereka yang tinggal jauh dari Bukit Pnyx, harus melakuan perjalanan jauh. Bagi mereka yang tidak memiliki kuda atau keledai, harus menempuhnya dengan berjalan kaki.
“Demokrasi pada masa kemunculannya membutuhkan partisipasi fisik dalam pemerintahan dari mereka yang memiliki hak resmi,” jelas Anna. "Tetapi dengan memberikan hak politik kepada beberapa orang, sistem ini akhirnya tidak inklusif tetapi ekslusif."