"Menarik bahwa Sukarno bukan merupakan satu-satunya pilihan pemimpin yang pasti," Kurasawa berpendapat.
BPUPKI: Buah dari tuntutan para tokoh kemerdekaan
Deklarasi Koiso ini disambut baik oleh kalangan nasionalis, ketika dikabarkan Kepala Pimpinan Militer ke-16 Mayjen Yamamoto. Sejarah Indonesia mencatut, pelbagai tokoh kemerdekaan segera berkumpul di Jakarta.
Di satu sisi, Jepang juga semakin terdesak setelah Sekutu menyerang Leyte, Filipina pada paruh akhir 1944. Ketika Sekutu berhasil menguasai Manila pada Maret 1945, persebaran propaganda anti-Jepang sampai di kalangan orang Indonesia lewat radio yang diperdengarkan tokoh secara diam-diam.
"Sebab itu amat mungkin bahwa kaum nasionalis, termasuk Sukarno, sadar akan situasi sesungguhnya di luar Indonesia," ungkap Kurasawa. "Mereka mungkin telah memikirkan bahwa jika Belanda datang kembali dan Jepang kalah, kesempatan Indonesia untuk merdeka sudah hilang sama sekali."
Para pemimpin nasionalis pun segera mendesak upaya Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Pasalnya, setelah Deklarasi Koiso, tidak ada langkah signifikan yang diambil Jepang. Lambatnya Jepang mungkin memandang secara kolonialis: infrastruktur di Indonesia belum siap untuk mandiri.
Dalam memoar Yamamoto, Sukarno pernah berkata, "Anda mengatakan bahwa sebelum kawin, kami memerlukan perabot rumah tangga, radio, ini dan itu. Permintaan kami hanyalah berilah kami sebuah rumah walaupun hanya dengan selembar tikar anyaman saja!"
Atas desakan para nasionalis, Letjen Kumakichi Harada mengumumkan pendirian Dokuritsu Junbi Chōsa-kai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini didirikan pada 1 Maret 1945, persis dengan tenggang waktu tuntutan keaktifan Jepang.
BPUPKI ini hanya melibatkan para tokoh dari dua komando Jepang, yakni di Jawa dan Jepang. Untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur yang dikuasai Angkatan Laut tidak terlibat.
Bagaimanapun, di dalam BPUPKI inilah gagasan-gagasan kemerdekaan radikal turut dibahas dalam sejarah Indonesia. Sidang ini melibatkan 68 tokoh kemerdekaan, dan 8 anggota pasif dari Jepang.