Nationalgeographic.co.id—Orang Arab telah bermigrasi ke kepulauan Indonesia sejak lama, populasi mereka terus meningkat pada masa kolonial hingga pemerintah Belanda harus 'mengendalikan' mereka karena faktor-faktor tertetu. Lantas seperti apa reaksi dan langkah yang mereka tempuh untuk 'melawan' Belanda?
Sejak awal abad ke-19, orang Arab diharuskan tinggal di kampung atau distrik mereka sendiri dan mereka harus memperoleh izin untuk pergi ke tempat lain—kebijakan yang juga diberlakukan terhadap orang Tionghoa.
Pembatasan ini diterapkan di semua koloni Arab pada tahun 1866. Kebijakan-kebijakan ini dikenal sebagai wijkenstelsel (sistem distrik) dan passenstelsel (sistem izin).
Ini hanya membatasi mobilitas orang Arab dan tidak sepenuhnya mencegah mereka mengakses daerah lain termasuk pedesaan. Namun, kebijakan-kebijakan ini menyebabkan kesulitan besar bagi mereka.
Untuk jarak yang relatif pendek, seperti dari kampung mereka ke pelabuhan Batavia atau ke Buitenzorg (Bogor), mereka perlu mengajukan permohonan untuk dokumen perjalanan, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin tersebut mungkin lebih lama daripada perjalanan itu sendiri.
Alwi Alatas dan Alaeddin Tekin dalam The Indonesian-Hadramis’ Cooperation With The Ottoman and The Sending of Indonesian Students to Istanbul, 1880s-1910s yang terbit dalam jurnal Tarih Incelemeleri Dergisi menyebut bahwa kebijakan wijkenstelsel dan passenstelsel mungkin diperkenalkan oleh pemerintah kolonial untuk mengendalikan para migran Hadrami yang meningkat secara signifikan pada abad ke-19 agar tidak menimbulkan komplikasi sosial atau politik.
Namun, peningkatan populasi, bersama dengan penguatan ekonomi dalam komunitas Hadrami dan, akibatnya, harapan akan status sosial yang setara, hanya membuat pembatasan tersebut menciptakan lebih banyak masalah. Oleh karena itu, komunitas Hadrami sangat kritis terhadap kebijakan ini.
"Kebijakan ini diperkenalkan oleh pemerintah kolonial karena orang Arab dianggap berbahaya secara ekonomi dan agama bagi masyarakat pribumi. Pandangan negatif ini tersebar luas di kalangan pejabat Belanda dan elite pribumi," ungkap Alwi dkk.
"Banyak dari mereka merasa sangat takut terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam dan Arab, terutama karena dipengaruhi oleh tulisan-tulisan yang tidak berdasar di media massa," lanjutnya.
Pejabat pribumi terkadang memanfaatkan prasangka Eropa ini untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak mereka sukai dengan memberi stigma fanatik kepada orang-orang tersebut. Beberapa pejabat kolonial seperti Van den Berg mencoba menjelaskan bahwa pandangan seperti itu tidak berdasar, terutama terkait dengan orang Hadrami.
"Mereka tidak punya alasan untuk terlibat dalam provokasi yang dapat menciptakan kekacauan sosial dan ancaman terhadap pemerintah kolonial, karena hal itu dapat merugikan modal dan perdagangan yang mereka jalankan," ungkap Van den Berg.
Baca Juga: Tarekat Syattariyah Aceh, 'Anak Kandung' Tradisi Intelektual Ottoman
"Jika ada yang perlu dicurigai di balik propaganda politik dan upaya menipu masyarakat pribumi secara finansial, maka itu adalah orang-orang Arab dari Mekkah," lanjutnya.
Namun, para administrator kolonial tidak selalu setuju dengan pandangan simpatik semacam ini. Dalam laporan statistik tahunan Belanda, Koloniaal Verslag tahun 1902, misalnya, ada saran untuk mengusir orang-orang Arab pulang karena mereka dianggap sebagai gangguan keamanan dan orang-orang yang berbahaya.
Pada tahun 1886, sekitar waktu yang sama dengan penelitian Van den Berg, Van Vleuten, Direktur Dalam Negeri Hindia Belanda, menganggap ajakan kepada semua pejabat kolonial untuk bersimpati kepada orang-orang Arab sebagai hal yang absurd. "Orang Eropa di Hindia semua membenci orang Arab," tulisnya.
"Kebencian ini setara dengan kebencian orang Eropa terhadap orang Yahudi." Tuduhan tentang pengaruh negatif orang Arab terhadap masyarakat pribumi mungkin memiliki bukti pendukung tertentu, meskipun skala dan signifikansinya dipertanyakan oleh peneliti seperti Van den Berg.
Namun, pernyataan Van Vleuten di atas menggambarkan manifestasi prasangka Eropa di balik tuduhan terhadap orang Arab. Dengan demikian, kebencian beberapa orang Eropa telah diproyeksikan dalam bentuk citra negatif terhadap orang Arab.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peningkatan populasi dan kekayaan dalam komunitas Hadrami telah menciptakan gelembung aspirasi yang secara tidak langsung ditekan oleh kebijakan pembatasan kolonial.
Gerakan Protes Terhadap Kebijakan Belanda oleh Kelompok Hadrami
Orang-orang Hadrami membutuhkan lebih banyak ruang dan kebebasan untuk memperlancar ekonomi mereka. Namun, tampaknya peningkatan populasi Hadrami, ditambah dengan kekhawatiran pejabat Belanda tentang pemberontakan agama di beberapa daerah seperti Banten, telah membuat pemerintah kolonial pada dekade terakhir abad ke-19 semakin memperketat dan membatasi gerakan orang-orang Hadrami yang sudah bermasalah sejak pengenalan kebijakan pembatasan.
Wijkenstelsel dan passenstelsel tampaknya menjadi faktor penting di balik tuntutan kesetaraan dengan orang Eropa, yang dengan penuh semangat dicari oleh orang-orang Hadrami, antara lain melalui dukungan konsul Ottoman di Batavia.
Pada periode yang sama, gagasan Pan-Islamisme muncul dan menyebar di dunia Muslim. Persatuan dunia Muslim, yang menjadi cita-cita para Pan-Islamis, sebenarnya telah mengalami pasang surut sepanjang sejarah Islam.
Namun, Pan-Islamisme menjadi istilah khusus untuk menggambarkan visi persatuan Islam, dengan Kekhalifahan Ottoman sebagai pusatnya, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Baca Juga: Rempah dan Karpet: Akar Hubungan Kekaisaran Ottoman dan Nusantara
Istilah Pan-Islamisme, yang merupakan kosa kata Eropa untuk menggambarkan upaya Muslim dalam mewujudkan persatuan pada periode itu, nyata atau yang dirasakan, pertama kali digunakan pada tahun 1877 dan 1878.
Istilah yang setara dalam dunia Islam, Ittiḥad-i Islam, muncul sekitar satu dekade sebelumnya di kalangan Young Ottomans, dan kemudian dikenal dalam bahasa Arab sebagai Waḥdat al-Islam (al-Waḥda al-Islāmiyya) atau Jami'at al-Islam.
Aspirasi Pan-Islam mendapat dorongan kuat terutama pada era Hamidian Ottoman yang dimulai pada tahun 1876. Sultan Abdul Hamid II (memerintah 1876-1909) menggunakan ide ini untuk mendorong pelaksanaan reformasi dan berusaha mencapai persatuan internal dalam kekhalifahannya di tengah ancaman serius terhadap disintegrasi.
Ide ini mendapat dukungan dari beberapa ulama Sufi seperti Syekh Abu-l-Huda al-Sayyadi dari Tarekat Rifa'iyyah, Syekh Fadl al-Alawi dari Hadramaut, dan Syekh Muhammad Zafir, anggota Tarekat Shadhiliyah dari Mekkah. Namun, ide ini menyebar di banyak negara Muslim, termasuk Asia Tenggara, terutama melalui peran seorang reformis yang berselisih dengan para Sufi, yaitu Jamal al-Din al-Afghani.
Al-Afghani menyerukan dunia Islam untuk bersatu dan membebaskan negara-negara mereka dari kolonialisme Eropa. Pan-Islamisme cukup berpengaruh dalam membangkitkan sentimen di kalangan Muslim di banyak wilayah, meskipun pada akhirnya tidak berhasil mewujudkan persatuan dan mempertahankan keberadaan Kekhalifahan Ottoman yang telah mengalami kemunduran serius.
Gagasan Pan-Islamisme ditransmisikan ke Hindia Belanda dan mendapat sambutan awal dari beberapa Hadrami terkemuka seperti Abdullah bin Alawi al-Attas, Ali bin Shahab, Abdul Kadir Alaydrus, Sahl bin Sahl, dan Muhammad bin Abdul Rahman Alaydrus Salabiyah.
Orang-orang ini umumnya adalah pedagang kaya, dan sebenarnya tidak lazim bagi para pedagang untuk bergabung dalam atau menjadi pemimpin dari sebuah gagasan agama baru, kecuali karena gagasan tersebut membawa harapan bagi masalah yang mereka semua hadapi.
Masalah komunitas ini sekarang menjadi bagian dari krisis yang lebih luas dalam dunia Islam, yaitu kemunduran peradaban Islam dan ancaman kolonialisme Barat, yang solusinya dengan antusias dicari dalam persatuan Islam.
Pan-Islamisme memberikan optimisme kepada orang-orang Hadrami yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah kolonial. Sekarang mereka dapat mengalihkan pandangan mereka ke Ottoman, yang meskipun mengalami kemunduran serius, masih diperhitungkan oleh orang Eropa.
Diharapkan ini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ottoman membutuhkan dukungan dari dunia Islam untuk meneguhkan kembali posisinya dan sebaliknya, komunitas Muslim, termasuk mereka di Hindia Belanda, membutuhkan dukungan dari Ottoman untuk mencapai emansipasi dan memastikan terpenuhinya hak-hak mereka meskipun berada dalam suasana kolonial.
Upaya untuk menjalin hubungan dengan Ottoman dilakukan di beberapa wilayah di Sumatera pada pertengahan abad ke-19 oleh para pemimpin agama atau sultan setempat dalam perlawanan mereka terhadap Belanda.
Baca Juga: Sentuhan Militer Ottoman dalam Laskar Perang Diponegoro vs Belanda
Di Jawa, semangat ini menyebar terutama di bagian barat pulau di mana kaum Muslim kelas menengah memiliki kepemimpinan yang lebih kuat.
Antipati terhadap Belanda dan simpati yang meluas terhadap penderitaan sesama Muslim meningkat secara signifikan setelah dimulainya invasi militer Belanda ke Aceh pada tahun 1873, hanya beberapa tahun sebelum awal pemerintahan Sultan Abdul Hamid di Istanbul.
Pada paruh kedua abad ke-19, Muslim Singapura, terutama para pedagang Hadrami, memainkan peran penting sebagai penghubung antara Asia Tenggara dan pusat-pusat otoritas Islam di Mekkah atau Istanbul dan koloni Inggris ini telah menjadi tempat penting di mana kebencian dan ketidakpuasan diarahkan kepada kolonialis Belanda.
Para konsul Ottoman kini menjadi juru bicara bagi orang-orang Hadrami yang merasa kesal dengan pembatasan kolonial yang diberlakukan kepada mereka dan menginginkan status mereka disamakan dengan orang Eropa.
Namun, kehadiran konsulat Ottoman dan hubungan dekatnya dengan orang-orang Hadrami tampaknya telah meningkatkan kekhawatiran pemerintah kolonial tentang kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan jika kebijakan pembatasan itu dihapuskan.
Snouck Hurgronje, penasehat urusan pribumi untuk pemeritah kolonial, yang memahami bahwa inti kekecewaan komunitas Arab adalah kebebasan bergerak mereka, berulang kali menyarankan pemerintah untuk menghapus kebijakan yang membatasi mobilitas komunitas ini di Hindia Belanda, dan sebagai gantinya menolak masuknya pendatang baru dari Hadramaut, namun rekomendasi ini tidak segera dipertimbangkan oleh pemerintah kolonial.
Orang-orang Hadrami, didorong oleh semangat Pan-Islamisme dan mendapat dukungan dari konsul-konsul Ottoman, kemudian memperluas kritik mereka melalui media massa di Timur Tengah dan Turki, menggambarkan penindasan pemerintah kolonial terhadap umat Muslim di Hindia Belanda.
Hal ini berulang kali membuat pemerintah kolonial kesal, tetapi pada saat yang sama tidak mampu mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasinya. Di sisi lain, orang-orang Hadrami pada tahap ini tidak mencapai apa pun yang signifikan selain meningkatnya ketidakpuasan terhadap Belanda.