Nationalgeographic.co.id—Tahukah Anda bahwa Kekaisaran Ottoman memiliki hubungan dan peranan khusus dengan modernisasi yang terjadi di Indonesia, khususya lewat pendidikan. Meski berpengaruh dalam pendidikan, bagaimana respon pemerintah Belanda?
Pada 21 Januari 1899, Wazir Agung Ottoman menginformasikan Sultan Abdul Hamid II bahwa dua pemimpin Arab di Bogor, Ba Junaid dan Abu Bakr Bin Sunkar, mengirim anak-anak mereka untuk belajar di Istanbul melalui mediasi konsulat di Batavia yang mengharapkan mereka disambut setibanya di sana dan diterima di sekolah yang baik. Permintaan ini disetujui oleh Sultan.
Schmidt menyebutkan bahwa Abdul Rahman bin Abdullah Ba Junaid dari Bogor mengirim dua anaknya, sementara Bin Sunkar, yang menurutnya berasal dari Batavia, mengirim empat anaknya, ditambah satu lagi Ahmad bin Muhammad al-Sayyidi dari Kotaraja, Sumatra Utara, sehingga totalnya ada tujuh siswa.
Nama dua siswa Ba Junaid adalah Ahmad dan Sa'id, masing-masing berusia 13 dan 8 tahun. Siswa-siswa kelompok ketiga ini mengabaikan saran dari residen Batavia untuk membatalkan rencana mereka.
Mereka tiba di Istanbul pada Februari 1899, diterima oleh Menteri Pendidikan Zuhdi Pasha, dan kemudian didaftarkan di Asiret (Asiret Mekteb-i Humayun/Tribal School), sebuah sekolah yang didirikan pada tahun 1892 oleh Abdul Hamid II untuk anak-anak kepala suku Arab guna mempersiapkan mereka untuk jabatan atau karir di militer.
Sekolah ini gratis dan juga menyediakan makanan untuk siswanya secara gratis. Pemerintah Ottoman sebenarnya tidak memiliki anggaran untuk membayar siswa-siswa ini.
Dana tersebut entah bagaimana disediakan oleh Pemerintah Ottoman untuk siswa-siswa ini, meskipun beberapa dari siswa-siswa ini juga menerima kiriman uang rutin dari keluarga mereka.
Alwi Alatas dan Alaeddin Tekin dalam The Indonesian-Hadramis’ Cooperation With The Ottoman and The Sending of Indonesian Students to Istanbul, 1880s-1910s yang terbit dalam jurnal Tarih Incelemeleri Dergisi mengungkap ada sebuah dokumen Ottoman tertanggal 30 Januari 1899 menyatakan bahwa anggaran tertentu akan dialokasikan untuk siswa-siswa ini.
"Dokumen lain tertanggal 21 September 1903 menginformasikan bahwa Sultan akan memberikan beasiswa sebesar 80 kurus per bulan untuk siswa-siswa dari Jawa yang mendaftar di Sekolah Sultani," jelas Alwi dkk.
"Dana untuk perjalanan kadang-kadang juga disediakan oleh Pemerintah Ottoman, biasanya setelah siswa-siswa mengajukan permohonan untuk tujuan tersebut."
"Kelompok baru siswa juga direncanakan untuk pergi ke Istanbul dan jumlah total mereka adalah 30 siswa. Namun, kami tidak dapat melacak apakah kelompok siswa ini akhirnya berangkat ke Istanbul atau tidak," paparnya.
Baca Juga: Didukung Ottoman, Perompak Barbary Corsair Berjaya di Laut Mediterania
Pada awal tahun 1900, Pemerintah Ottoman sedang mempertimbangkan untuk menghentikan kedatangan siswa dari Jawa karena hasil yang tidak memuaskan dan pada 22 Februari tahun itu pemerintah memutuskan bahwa siswa-siswa dari Jawa yang ingin belajar di Istanbul harus membayar biaya perjalanan mereka sendiri bersama dengan beberapa biaya lainnya.
Kedatangan siswa-siswa ini di Istanbul dilaporkan oleh pers Turki serta oleh pers Belanda. Informasi tentang pendaftaran siswa-siswa ini di sekolah-sekolah Ottoman segera tersebar dan menjadi perhatian serius para pejabat di Hindia Belanda, di parlemen dan kementerian luar negeri di Den Haag serta duta besar Belanda di Istanbul.
Pers dan pejabat Belanda menganggap anak-anak tersebut sebagai elemen penting dari proyek politik Pan-Islamisme yang berpotensi berbahaya bagi kepentingan kolonial di Hindia Timur. Kekesalan ini mungkin sebagian menyebabkan tekanan untuk pencopotan konsul Kamil Bey yang terjadi pada pertengahan Oktober 1898.
Kamil Bey, bagaimanapun, terus memainkan peran penting dalam proses pengiriman siswa setelah ia meninggalkan kantor konsulat di Batavia. Selama pertemuan parlemen Belanda pada 2 Februari 1899, seorang anggota parlemen mengingatkan Menteri Luar Negeri Belanda tentang ide-ide politik yang mungkin berkembang di antara para siswa ini setelah mereka kembali ke Jawa.
Oleh karena itu, para siswa diharapkan datang ke konsulat Belanda di Istanbul dan paspor mereka diperiksa. Namun, Menteri Luar Negeri mengabaikan kekhawatiran tersebut dan menganggap bahwa isu kedatangan siswa telah dibesar-besarkan oleh pers Belanda.
Namun, pada akhir Januari, Kementerian Luar Negeri Belanda telah meminta konsul Belanda di Istanbul untuk mengumpulkan informasi tentang siswa dari Jawa.
Isu bahaya Pan-Islamisme di Mata Belanda
Setelah mengumpulkan informasi, konsul Belanda menyimpulkan bahwa isu bahaya Pan-Islamisme melalui pendidikan para siswa di Istanbul sebenarnya tidak berdasar, karena sekolah-sekolah tempat siswa-siswa ini mendaftar adalah lembaga pendidikan modern yang kurang relevan untuk penyebaran ide-ide politik semacam itu. Konsul Belanda tampaknya berpikir bahwa para siswa ini adalah orang Jawa, mungkin karena istilah “siswa Jawa” yang digunakan oleh pers Ottoman dan dokumen resmi.
Namun, hal ini dikritik oleh Snouck Hurgronje dalam suratnya kepada Pemerintah Belanda pada 22 April 1899 yang secara eksplisit mengidentifikasi bahwa para siswa ini semuanya keturunan Arab.
Para siswa pergi ke Istanbul dengan paspor yang disiapkan oleh Konsul Ottoman di Batavia. Masalah kewarganegaraan kemudian menjadi isu.
Pemerintah kolonial Belanda menempatkan Hadrami yang menetap di Hindia Belanda dalam kategori sosial Orang Asing Timur, berbeda dengan orang Eropa dan pribumi.
Baca Juga: Bagaimana Hubungan Politik Komunitas Arab di Batavia dan Ottoman?
Namun, ketika siswa-siswa Hadrami ini berangkat ke Istanbul, prosedur keberangkatan mereka menjadi sorotan dan ada anggota parlemen Belanda yang menganggap siswa-siswa ini sebagai subjek Belanda yang perlu melaporkan kedatangan mereka di Istanbul kepada duta besar Belanda.
Sementara itu, konsul-konsul Ottoman di Batavia menganggap Indo-Hadrami sebagai warga negara Ottoman yang tinggal di Hindia Belanda, karena mereka berasal dari Hadramaut yang dianggap sebagai bagian dari wilayah Ottoman, setidaknya secara nominal.
Bagaimanapun, para siswa Hadrami ini menjalani studi mereka di Istanbul sebagai orang asing dan mereka membutuhkan izin khusus, atau perlu mengajukan dan diterima sebagai warga negara Ottoman, untuk memasuki pendidikan tinggi yang hanya diperuntukkan bagi warga negara Ottoman.
Para siswa Hadrami, seperti banyak anggota komunitas Indo-Hadrami pada periode ini, ingin diakui sebagai warga negara Ottoman sehingga mereka bisa bergerak lebih bebas dan dibebaskan dari pembatasan kolonial.
Beberapa siswa ini, misalnya, bersikeras memakai pakaian dan topi Turki saat kembali ke Hindia Belanda, sementara pemerintah kolonial mengharuskan komunitas ini untuk mengenakan pakaian tradisional Arab mereka – atau dikenakan hukuman dan denda karena pelanggaran – dan melihat pakaian Turki sebagai bentuk perlawanan Pan-Islam.
Pada akhirnya, para siswa ini merasa bahwa iklim kolonial yang tidak berubah meningkatkan perasaan tidak nyaman bagi mereka yang telah merasakan pendidikan modern.
Tidak lama setelah kedatangan gelombang ketiga siswa pada tahun 1899, Ottoman mengevaluasi bahwa pendidikan para siswa Hadrami ini tidak terlalu berhasil karena mereka mendaftar di tengah tahun ajaran sehingga mereka ketinggalan beberapa mata pelajaran, karena kesulitan bahasa, dan karena iklim yang berbeda yang menyebabkan siswa-siswa ini sering sakit.
Beberapa siswa mengalami kegagalan dalam studi mereka sehingga beasiswa mereka tidak dimanfaatkan dengan baik. Pada pertengahan 1903, Direktorat Jenderal Pendidikan memutuskan untuk mengirim tujuh siswa Jawa dari Sekolah Asiret ke Pulau Lesbos untuk mendapatkan iklim yang lebih hangat karena penyakit yang mereka derita.
Pemerintah Ottoman menanggung semua biaya selama mereka tinggal di pulau itu dan seorang petugas menemani mereka untuk mengurus berbagai kebutuhan mereka. Selanjutnya, pada Februari 1904 diputuskan bahwa ketujuh siswa ini akan dikirim ke kampung halaman mereka selama sebulan agar mereka benar-benar dapat memperbaiki kesehatan mereka.
Sebenarnya, pada musim semi tahun 1901, sudah ada empat siswa yang meninggal dan dua siswa yang pulang, sementara seorang siswa lainnya, Muhammad Hasan dari Bandung, yang datang pada tahun 1898, dirawat di rumah sakit karena merindukan kampung halamannya.
Pada awal 1906, konsul Ottoman di Batavia menyebutkan bahwa siswa terakhir yang disebutkan di atas, yang juga dikenal sebagai Mehmed Effendi bin Abdurrahman bin Hasan, telah meninggal sebelumnya di Istanbul. Siswa-siswa lain melanjutkan studi mereka di Istanbul hingga selesai dan beberapa lainnya gagal menyelesaikan studi mereka.