Ambtenaar: Seistimewa Apa Pegawai Negeri di Zaman Hindia Belanda?

By Galih Pranata, Rabu, 18 September 2024 | 18:00 WIB
Potret grup saat konferensi Persatuan Pegawai Negeri Sipil (Ambtenaar) Dinas Kehutanan Hindia Belanda (VHABINOI) di Yogyakarta pada 1915. (Wikimedia Commons)

Kebanyakan di antara para siswanya adalah anak-anak orang terpandang di Hindia Belanda. Mulai dari pejabat negara, bangsawan dan priyayi yang sebelumnya telah mengenyam pendidikan dasar atau sekolah Eropa.

Potret para siswa Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Probolinggo sekitar tahun 1916. (Wereldmuseum Amsterdam/Wikimedia)

Anak-anak pejabat akan memilih ke OSVIA sebagai nilai prestis. Penulis dalam bukunya Bunga di Hari Lalu (2024) menyebut bahwa kebanyakan dari para anak pejabat tinggi, akan jarang sekali mengenyam pendidikan di Kweekschool (sekolah keguruan).

Tidak seperti sekolah keguruan yang hanya terokus pada ranah pendidikan, Siswa OSVIA akan dibekali dengan pendidikan ilmu hukum, politik, tata negara, administrasi, bahasa belanda, survei, dan geografi.

Dilansir dari surat kabar De Locomotief edisi 27 Agustus 1900, mengungkap lama masa studi yang ditempuh siswa OSVIA selama lima tahun, tapi mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kurikulum.

Setelah lulus, mereka ditempatkan di posisi-posisi resmi guna membantu penyelenggaraan pemerintahan Hindia-Belanda. Selain itu, mereka juga ditempatkan dibidang lain seperti kesehatan, hukum, pertanian, peternakan, dan perusahaan perkebunan.

Dengan jas berwarna putih, topi bundarnya, kumis melintir di ujungnya, dan kayuhan sepeda, akan khas sekali dengan penggambaran ambtenaar Hindia kala itu. Setidaknya hidup mereka jauh lebih layak ketimbang petani atau pribumi rendahan. 

Jabatan-jabatan pegawai negeri yang dapat ditempati kalangan bumiputera berada di bawah wewenang Gubernur Jenderal, misalnya seperti Bupati. Seperti digambarkan dalam novel-novel Pramoedya, ayah Tirto alias Minke juga merupakan seorang bupati.

"Selain itu ada juga pejabat-pejabat daerah lain seperti Wedana, Camat, Kepala Desa atau Lurah, Mantri Polisi, Pejabat Pemerintahan Adat, Kejaksaan Bumiputera, Kantor Administrasi, serta pejabat bumiputera lainnya," sambung Fernanda Prasky Hartono.

Khusus untuk menyebut status jabatan ini, pegawai negeri dari kalangan bumiputera disebut dengan Inlandsche Bestuur Ambtenaren atau Pejabat/Pegawai Negeri Pribumi.

Awal abad ke-20, jabatan ambtenaar bumiputera mendapatkan gaji tidak lebih dari f.100 setiap bulan, tergantung seberapa tinggi jabatannya. Sementara pegawai negeri Eropa (Belanda) mendapatkan gaji sekitar f.150 per bulan.

Namun pada tahun 1929 ketenangan hidup para ambtenaar terguncang dengan kondisi ekonomi yang serba susah. Perdagangan macet, banyak perusahaan onderneming tutup, karena terkena dampak zaman maleise dari Eropa, yang terjadi sesudah perang.

Banyak pegawai yang diberhentikan. Kekalutan ini berlarut sampai tahun-tahun berikutnya, dan pada puncaknya pada tanggal 26 Desember 1932 ribuan ambtenaar melakukan demonstrasi di Batavia.

Mereka menuntut kenaikkan gaji dan penurunan harga. Menurut kabarnya, demonstrasi ini berjalan tertib sehingga pemerintah tidak sampai mengirimkan tentara KNIL untuk membubarkan demonstrasi tersebut.