Pemerintahan di Athena dan Sparta
Pemerintahan Sparta memiliki unsur-unsur monarki, oligarki, dan aristokrasi. Kota itu diperintah oleh seorang raja, tetapi anggota dewan dan senator dipilih, meskipun dari warga kelas atas.
Raja memerintah seumur hidup dan mewariskan mahkota kepada putranya. Lima ephor (pejabat tinggi) dipilih setiap tahun. Senat di Sparta disebut "gerousia" (orang tua dalam bahasa Yunani) dan raja beserta ephor akan menghadiri majelis umum.
Majelis umum akan mencoba meloloskan mosi dan dekrit, memberikan suara untuk meloloskan undang-undang, dan membuat keputusan sipil. Proses dalam majelis umum dilakukan dengan meneriakkan "ya" atau "tidak" secara sederhana.
Secara keseluruhan, sistem pemerintahan Sparta sangat eksklusif dan hanya terbuka bagi anggota dengan status sosial tertinggi.
Sedangkan Athena awal, seperti halnya Sparta, diperintah oleh raja-raja. Pada tahun 550 SM, politik Athena berkembang menyerupai bentuk demokrasi awal.
Sistem demokrasi Athena dibentuk sebagai proses demokrasi langsung di mana warga negara dapat memberikan suara langsung dalam pembuatan undang-undang.
Namun, hanya pria yang telah menyelesaikan dinas militer mereka yang benar-benar diizinkan untuk memberikan suara atau berpartisipasi. Jumlah ini akan mencapai sekitar dua puluh persen dari total populasi.
Dalam bahasa Yunani, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, berasal dari kata "demos" (rakyat) dan "kratis" (pemerintahan).
Setiap tahun, lima hingga enam ribu orang dipersempit menjadi kelompok yang beranggotakan lima ratus orang, yang kemudian dibagi lagi menjadi kelompok yang beranggotakan lima puluh orang.
Masing-masing akan memimpin selama sekitar satu bulan, dan sepuluh jenderal dipilih secara otomatis berdasarkan pengalaman mereka.
Baca Juga: Heraclitus, Filsuf Yunani Kuno yang Menentang Demokrasi dan Tirani