Sebagai negara pelopor dalam pengelolaan limbah elektronik di Afrika Timur, Rwanda telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap lingkungan.
Proses transformasi ini dimulai pada tahun 2015 dengan perumusan Rancangan Kebijakan Nasional Limbah Elektronik, sebuah inisiatif yang didukung oleh Enhanced Integrated Framework. Kebijakan ini kemudian disahkan secara resmi pada tahun 2016, menjadi landasan hukum bagi pengelolaan limbah elektronik di negara tersebut.
Untuk mengimplementasikan kebijakan ini, Pemerintah Rwanda menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta. Kerja sama dengan Enviroserve Rwanda Green Park, bagian dari Enviroserve Group yang berbasis di Dubai, menjadi langkah signifikan.
Kemitraan ini memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang limbah elektronik modern, yang sebagian dibiayai oleh investasi modal dari Rwanda Green Fund.
Fasilitas daur ulang yang dibangun melalui kemitraan ini memiliki kapasitas untuk merefurbisi, memperbaiki, atau mendaur ulang lebih dari 600.000 item elektronik setiap tahunnya.
Layanan yang ditawarkan mencakup pengelolaan limbah elektronik secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan hingga daur ulang, termasuk pengelolaan baterai.
Selain berkontribusi pada pelestarian lingkungan, fasilitas ini juga menciptakan lebih dari 300 lapangan kerja hijau, dengan potensi pertumbuhan hingga 1.000 lapangan kerja ketika beroperasi penuh.
Meskipun sebagian besar operasi dikelola secara lokal, proses ekstraksi logam mulia seperti perak, emas, dan platinum masih dilakukan di Dubai. Hal ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan limbah elektronik melalui pengembangan kapasitas domestik dalam daur ulang elemen-elemen bernilai tinggi ini.
Untuk mengatasi tantangan rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif limbah elektronik, Pemerintah Rwanda secara aktif menjalankan kampanye sosialisasi.
Kampanye ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar membuang peralatan elektronik yang sudah tidak terpakai dengan benar, sehingga dapat meningkatkan tingkat pengumpulan limbah elektronik dan mendukung pengelolaan yang lebih berkelanjutan.
3) Senegal yang berambisi mendaur ulang 90% sampah elektronik
Sénégal Numérique SA (SENUM SA), perusahaan yang bertanggung jawab atas transformasi digital di Senegal, telah menetapkan ambisi besar untuk mendaur ulang 90% limbah elektronik dan listrik negara tersebut pada tahun 2025. Dalam upaya mewujudkan visi ini, SENUM SA telah mengambil langkah-langkah strategis yang inovatif.
Salah satu langkah kunci yang telah diambil adalah dengan melibatkan Pusat untuk Penyandang Disabilitas Bekerja dalam proses daur ulang. Melalui kerjasama ini, limbah elektronik seperti komputer dan peralatan lainnya direkondisi, tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas.
Dengan kapasitas pengolahan 10 ton limbah peralatan listrik dan elektronik setiap tahun, kerjasama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target daur ulang SENUM SA.
Selain itu, SENUM SA juga telah menjalin kemitraan dengan pemerintah kota Sandiara untuk membangun pusat pengolahan limbah elektronik nasional. Pembangunan pusat ini semakin diperkuat dengan adanya dukungan dari Global Green Growth Institute yang menyediakan peralatan canggih untuk perawatan dan pemulihan limbah elektronik.
Dukungan finansial dari Luxembourg pun turut mempercepat terwujudnya pusat pengolahan limbah elektronik yang modern dan berkelanjutan di Senegal.
Tantangan di tengah potensi yang menjanjikan
Kendati sejumlah inisiatif inovatif telah menunjukkan potensi yang menjanjikan, negara-negara terbelakang (LDCs) masih menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, menegakkan regulasi yang efektif, dan mengatasi kendala logistik terkait dengan transformasi digital.
Dengan mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk memperluas cakupan dan mereplikasi keberhasilan program-program yang ada, LDCs dapat secara signifikan mempercepat upaya mereka dalam mencapai tujuan digitalisasi.
Pendekatan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, tetapi juga akan memungkinkan LDCs untuk mengadopsi teknologi digital dengan cara yang lebih berkelanjutan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
"Selain itu, kerangka kerja pengelolaan limbah elektronik yang diperkuat dapat berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan lingkungan," pungkas Sirimanne dan Adhikari.