Pemerintah Akan Koordinasi Rencana Program Air Bersih

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum berencana melakukan koordinasi penyusunan rencana aksi program air bersih untuk rakyat.

Pengembangan sistem air minum haruslah berdasar asas keadilan dan keterjangkauan dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat. Demikian pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Budi Yuwono, hari Senin (28/2) lalu.

Dalam pernyataan resmi Asisten Deputi Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Pariatmono dikatakan, Kemenristek sedang menjajaki kemungkinan digunakannya teknologi membran untuk mengubah sumber-sumber air non konvensional menjadi pemasok air bersih di daerah rawan air.

Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono, menyatakan, kondisi akses langsung pelayanan air minum saat ini mencapai 48 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan akses terhadap air minum yang melalui jaringan perpipaan hanya 25 persen. 

Kondisi tersebut, menurut Danny, masih jauh di bawah target MDG (Millennium Development Goals) yang menetapkan angka 68,87 persen untuk akses langsung dan 68,32 persen untuk akses melalui jaringan perpipaan. "Karena itu, untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah mencanangkan beberapa strategi pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di desa maupun perkotaan," ujar Danny

Strategi yang diterapkan diharapkan dapat menyelesaikan masalah distribusi air untuk daerah yang kekurangan yang biasanya terletak terpencil. 

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur misalnya, seringkali terjadi kekeringan namun pohon lontar banyak tumbuh dan digunakan penduduk sebagai sumber pendapatan karena pohon tersebut menghasilkan gula nira. Dengan teknologi membran, limbah proses tersebut dapat diolah menghasilkan air bersih.

 

Donald Worster, ahli sejarah lingkungan hidup kebangsaan Amerika, pernah menyatakan, "air adalah minyak pada abad ke-21." Ia menyatakan hal itu dalam tulisan terbitan Universitas Oxford tahun 1985. "Siapa yang menguasainya akan menguasai dunia," tulisnya.