Dibuka, Jaringan Pengelolaan Bencana

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UGM bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY dan Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meluncurkan jaringan unggulan pengelolaan bencana 'Siap Tepat' (Sustaining A Partnership in Local Goverments trough the Development of the Network of Excellence in Participatory Disaster Risk Reduction).

Jaringan ini memuat informasi dan ilmu pengetahuan tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang berguna untuk masyarakat.

Ketua LPPM UGM, Danang Parikesit mengungkapkan, pembentukan jaringan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan. Tak hanya itu, jaringan ini juga merupakan bentuk dari pengurangan resiko bencana, mengingat Indonesia sendiri adalah daerah rawan bencana.

Jaringan yang bisa diakses seluruh masyarakat lewat website www.dm-network.net ini akan berisi pengalaman praktis, hasil penelitian, modal sosial, model sinergi tentang kebencanaan. Konten yang telah dikembangkan adalah PRB longsor dan gempa.

Sementara itu, program unggulannya adalah network of excellent atau jaringan ilmu pengetahuan dalam pengurangan resiko bencana, pembentukan panduan pengurangan resiko bencana, serta pengelolaan kapasitas pengurangan resiko bencana.

"Jaringan ini memiliki keanggotaan sampai 100 lembaga baik dari pemerintahan maupun non pemerintah, perguruan tinggi, dan jaringan lembaga internasional dari Jepang dan Australia. Dengan adanya jaringan ini, maka semua informasi tentang pengelolaan risiko bencana dapat disebar lebih luas," jelas Danang di UGM, Senin (20/2).

Jaringan ini bisa diakes virtual dan menyediakan file yang bisa diunduh secara langsung. Bahkan, pendampingan dan pelatihan kebencanaan pun dapat dilakukan secara tatap muka langsung.

Sekretaris Daerah Provinsi DIY Ichsanuri memberikan apresiasi positif pada terbentuknya jaringan ini. Ia berharap, jaringan ini dapat menjadi sarana belajar masyarakat di berbagai daerah. Khususnya tentang penanggulangan bencana, termasuk merumuskan prosedur standar pengurangan resiko bencana yang dapat dimanfaatkan daerah lain.