Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNBP), Syamsul Maarif, mengatakan masyarakat Indonesia perlu belajar dari bencana yang telah terjadi di Indonesia. Bencana perlu dipandang dari perspektif kemanusiaan bukan dari segi proyek, politik, ataupun segi lainnya.
"Peristiwa bencana adalah peristiwa yang memberikan nilai budaya pada masyarakat," ujar Syamsul Maarif ketika membuka seminar Konsep Hidup Harmonis Bersama Resiko Bencana di Yogyakarta, Jumat (25/4).
Syamsul menjelaskan, bencana memberikan revitalisasi budaya lokal di antaranya kekompakan, kegotongroyongan, saling menerima, serta saling membantu. Hal ini menunjukkan kekuatan besar dari bangsa Indonesia.
Bencana memang tidak bisa diprediksi kapan waktunya. Meski begitu, masyarakat perlu menyikapinya dengan sikap tangguh dalam bencana. Menurut Syamsul, ada empat aspek dalam ketangguhan bencana yakni masyarakat memiliki daya antisipasi, proteksi yakni menangkis dan menghindari bencana, adaptasi, dan memiliki daya bangkit untuk menjadi lenting.
Sementara itu, Koordinator BNBP Nasional Wilayah Jateng dan DIY, Soetrisno, memaparkan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi 2010 dilakukan di berbagai bidang. Di antaranya bidang perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor melalui program relokasi ke tempat yang lebih aman.
Sampai saat ini tercatat sebanyak 3023 Kepala keluarga (KK) dan 920 KK di Jateng yang harus direlokasi. Namun, yang tidak mau direlokasi adalah 629 KK di DIY, dan 156 KK di Jateng. "Bagi yang direlokasi mendapat bantuan dana dan tanah," tambahnya.
Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi lain seperti ekonomi dilakukan dengan pemulihan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian, pariwisata, dan industri kecil.Untuk bidang sosial yakni mengembalikan pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan lembaga sosial. Untuk bidang lintas sektor di antaranya pembangunan Early Warning System, pelatihan pengurangan resiko bencana.
"Kami berharap, seminar ini dapat mencari titik temu antara masyarakat dan pemerintah sebagai bahan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang belum mau direlokasi," tambahnya.
Penulis | : | |
Editor | : | Bambang Priyo Jatmiko |
KOMENTAR