Economist Bank Dunia David Kaczan mengatakan, program tersebut merupakan sebuah investasi dalam pengelolaan terumbu karang sebagai salah satu biota laut yang berharga di Rajaampat.
“Program tersebut juga merupakan sebuah investasi dalam (penyediaan) kapasitas penelitian yang membangun laboratorium, melatih para ilmuwan, dan memantau (ekosistem) karang,” papar David melalui wawancara tertulis dengan Tim National Geographic Indonesia, Kamis (22/7/2021).
Dibutuhkan partisipasi masyarakat
Upaya penerapan sistem ekonomi berkelanjutan di Rajaampat juga perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik.
Ada banyak kontribusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya, mempertahankan prinsip pengelolaan perikanan berbasis hak seperti dalam tradisi Sasi Laut.
Baca Juga: Bersepakat untuk Berantas Pencurian Ikan dan Perikanan Merusak, Daerah Ini Pantas Jadi Contoh
David mengatakan, contoh konkret penerapan prinsip serupa dapat dilihat di Peru, Amerika Selatan. Bank Dunia mendukung pemerintah Peru mengurangi kelebihan kapasitas armada penangkapan ikan demi menjaga ekosistem laut.
Para nelayan juga diberikan pemahaman tentang pengelolaan perikanan berbasis ilmiah. Hasilnya, nelayan mendapatkan produk ikan yang berkualitas dengan nilai penjualan 200 persen lebih tinggi.
“Bagi kelompok nelayan, prinsip-prinsip pengelolaan perikanan berbasis hak akan membantu masyarakat berkontribusi pada pemanfaatan dan perlindungan berkelanjutan atas sumber daya lokal mereka,” imbuh David.
Di sektor pariwisata, untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dari sektor pariwisata dan kelestarian lingkungan, diperlukan langkah-langkah untuk membatasi atau mengelola arus pengunjung dengan lebih baik.
Salah satunya dengan menerapkan biaya tiket masuk yang lebih tinggi pada daerah yang berpotensi padat pengunjung (overcrowd) atau yang sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan lingkungan.
Sebagian dari pemasukan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kawasan konservasi dan mendorong kinerja lokasi pariwisata. Namun, dalam sistem seperti itu, diperlukan tunjangan untuk memastikan akses yang adil bagi masyarakat dan pengunjung lokal.
Hal itu yang dilakukan oleh Kawasan Konservasi Annapurna di Nepal. Dengan menetapkan harga berjenjang dengan biaya masuk yang lebih tinggi untuk daerah yang lebih rentan, kawasan konservasi dapat terjaga sembari tetap memberi pemasukan di sektor pariwisata.
Selain itu, masyarakat Rajaampat juga dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, menentukan potensi pariwisata yang sesuai dengan lokasi tertentu, dan mendorong kegiatan konservasi dan restorasi pesisir laut sehingga tercipta destinasi ekowisata yang terjaga lingkungannya.
| Penulis | : | Yussy Maulia |
| Editor | : | Sheila Respati |
KOMENTAR