Arab Saudi mempelajari cara untuk mengatur konten YouTube yang diproduksi di negara itu, termasuk kemungkinan mempersyaratkan izin pemerintah bagi beberapa pengguna, menurut seorang pejabat, Minggu (27/4).
Riyadh Najm, presiden Otoritas Umum untuk Media Audiovisual, mengatakan lembaganya masih mencoba mencari tahu jenis konten YoutTube apa yang akan terimbas dan bagaimana badan pemerintah akan mengaplikasikan aturan-aturan baru.
Perusahaan induk YouTube, Google, belum berkomentar mengenai hal itu.
Kerajaan Arab telah mengambil langkah-langkah lain baru-baru ini untuk mengatur media daring, memerintahkan puluhan laman berita Internet untuk berhenti beroperasi jika tidak memiliki izin.
Najm mengatakan tujuan mempelajari regulasi baru itu adalah untuk menemukan cara yang lebih baik untuk mengelola ledakan konten YouTube yang datang dari negara itu dan untuk menjamin para pengguna menghormati norma-norma Islam. Ia membantah lembaganya, yang beroperasi di bawah Kementerian Budaya dan Informasi, ingin mengekang kreativitas atau ekspresi di Internet.
YouTube mengatakan para pengguna di Arab Saudi adalah termasuk yang paling aktif di dunia, dan pengguna Saudi menonton konten YouTube per kapita lebih dari negara manapun. Meski tidak ada data pasti, Google mengatakan jumlah pengguna Internet rata-rata di negara itu menonton tiga kali lebih banyak video per hari pada Oktober dibandingkan dengan di AS.
Google mengatakan orang-orang di Timur Tengah dan Afrika Utara menonton 14,5 juta jam video YouTube per hari.
Khaled Al-Maeena, editor harian Saudi Gazette, memperingatkan bahwa terlalu banyak aturan media akan menghambat kemajuan di negara itu.
| Penulis | : | |
| Editor | : | Oik Yusuf |
KOMENTAR