Israel mengumumkan pelaksanaan gencatan senjata secara sepihak di kawasan Gaza selama tujuh jam. Aksi itu dilakoni setelah PBB dan sejumlah negara Barat mengecam tindakan Israel yang mengebom area di dekat sebuah sekolah PBB di Gaza.
Gencatan senjata akan diberlakukan dari pukul 07.00 hingga 14.00 GMT (14.00-21.00 WIB) di semua kawasan Palestina, kecuali di Kota Rafah dekat perbatasan Mesir.
Seorang pejabat senior militer Israel mengatakan pihaknya mempersilakan warga Abasan al Kabira dan Abasan al-Saghira—dua desa di sebelah timur Khan Younis di sebelah selatan Gaza—untuk pulang ke rumah masing-masing mulai pukul 05.00 GMT.
Meski demikian, sambung sang pejabat senior, militer Israel akan membalas jika ada serangan dalam periode gencatan senjata tersebut. Israel, ujarnya, tidak akan segan-segan menyerang warga sipil dan prajurit.
Pengumuman Israel ditanggapi kelompok Hamas dengan skeptis. Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, menyeru kepada warga Gaza untuk bersikap waspada.
"Gencatan senjata secara sepihak yang diumumkan Israel merupakan upaya pengalihan dari pembantaian Israel," kata Zuhri.
Investigasi
Pengumuman gencatan senjata diutarakan di tengah kecaman komunitas internasional terhadap Israel yang menyerang area dekat sekolah PBB. Padahal lokasi itu dijadikan tempat pengungsian warga sipil. Setidaknya 10 orang tewas dalam serangan Israel tersebut.
Kepada BBC, juru bicara Badan PBB untuk Bantuan Kemanusiaan (UNRWA), Chris Gunnes, mendesak penyelidikan resmi sesegera mungkin.
"Kami mengecam keras serangan ini mengingat kami telah 33 kali memberitahu militer Israel bahwa ada warga di tempat penampungan, di sekolah ini. Terakhir kali kami memberitahu adalah sejam sebelum diserang. Kami menginginkan investigasi secepat mungkin. Kami ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab," kata Gunnes.
Sebelumnya, Sekjen PBB, Ban Ki Moon, mengatakan serangan ke dekat sebuah sekolah PBB di Gaza sebagai 'kebiadaban moral' dan 'tindakan kriminal'.
"Kegilaan ini harus dihentikan," tegas Ban dalam pernyataannya.
Kecaman juga disuarakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Jen Psaki. Seperti Chris Gunnes dari UNRWA, dia pun menuntut dilaksanakannya investigasi.
| Penulis | : | |
| Editor | : | Kontributor Singapura, Ericssen |
KOMENTAR