Pemerintahan Baru Akan Bentuk Satgas Anti Mafia Sumber Daya Alam

Guna menjalankan komitmen perbaikan dan pemulihan kerusakan lingkungan, tata kelola hutan, penyelesaian konflik agraria sampai ketegasan penegakan hukum, Presiden Terpilih Joko Widodo, akan membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Sumber Daya Alam (Satga Anti Mafia SDA).  

Hal ini dikatakan dalam pidato Jokowi kala Konferensi Walhi yang dibacakan Anies Baswedan, di Jakarta, Selasa (14/10). Jokowi dijadwalkan hadir tetapi detik-detik terakhir, dia berhalangan.

Dari awal pidato Jokowi berisi berbagai masalah lingkungan yang dihadapi Indonesia. Dia menyadari, lingkungan hidup Indonesia makin kritis karena ekspolitasi abai kelestarian lingkungan hidup. “Sudah saya sampaikan dalam debat, telah terjadi kerusakan, hutan, sungai, pesisir karena eksploitasi tak seimbang yang terus berlangsung,” katanya.

Dia menjabarkan, tak kurang 84 persen sungai-sungai tercemar, hutan terdegradasi satu juta hektar per tahun,  dan 7.000 kasus konflik agraria. Ada pun illegal logging, illegal fishing dan mafia migas yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Kondisi diperburuk dengan tumpang tindih perizinan banyak tejadi bahkan menimbulkan konflik di lapangan.

Belum lagi, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tak mendapat akses pengelolaan hingga banyak dari mereka merasakan ketidakadilan.

Guna memperbaiki keadaan itu, Jokowi memandang ada empat strategi utama yang akan dijalankan. 

1. Perbaikan tata kelola SDA dan lingkungan hidup dengan mereview perizinan yang terintegrasi dalam peta manunggal. 

2. Pelaksanaan penuh reforma agraria dan penyelesaian konflik serta tata ruang pesisir. “Pemulihan pencemaran dan kerusakan. Pulihkan kawasan sangat kritis bersama masyarakat, dan pemulihan sungai kritis yang terintegrasi,” ujar dia.

3. Penegakan hukum tanpa kompromi. “Buat capai ini saya akan bentuk Satgas (Anti) Mafia Sumber Daya Alam yang langsung bertanggung jawab kepada saya.” Jokowi juga akan membentuk kanal-kanal aspirasi warga. 

4. Peningkatan kesiapsiagaan. Pemerintahan Jokowi, katanya, akan melakukan perlindungan total terhadap hutan dan lahan gambut serta pesisir.!break!

Revolusi mental lingkungan hidup

Jokowi juga berencana melakukan revolusi mental lingkungan hidup dengan langkah cepat secara nasional dalam satu tahun pertama.

Dia mencontohkan, pemberantasan mafia kehutanan, gerakan rakyat dalam pengelolaan sampah, pendirian bank sampah di lima daerah-dengan pencanangan 1 Januari 2015 sebagai tahun baru tanpa sampah dan percepatan pelaksanaan TAP MPR 2001 mengenai Reforma Agraria.

Dia berjanji, pemerintahan ke depan, akan berkomitmen memperkuat kelembagaan lingkungan hidup secara mendasar. “Komitmen saya dan pemerintahan baru adalah sebuah ikhtiar nyata dan tantangan. Saya minta Walhi terus ingatkan saya dan pemerintahan kami buat ingatkan janji-janji itu.”

Longgena Ginting, kepala Greenpeace di Indonesia mendukung rencana Jokowi membentuk Satgas Anti Mafia SDA. “Sebelumnya, sudah muncul Satgas Anti Mafia Migas, digabungkan saja, migas juga SDA hingga tidak terpisah-pisah.”

Menurut dia, dengan pembentukan satgas ini hendaknya bisa menangani masalah secara struktural,  tak hanya case by case.  Dalam bekerja pun, bisa menggunakan semua perangkat hukum yang ada hingga bisa lakukan pembersihan mafia di pemerintahan yang menguasasi SDA termasuk migas.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, bencana ekologis sudah menjadi masalah besar bagi negeri ini. Kerusakan lingkungan hidup muncul karena pemerintah memfasilitasi perusahaan buat eksploitasi tanpa berpikir daya dukung lingkungan. Alhasil, katanya, kini kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Belum lagi, lahir kebijakan tak konsisten, misal, Perpres 2014, tentang reklamasi Teluk Benoa, Bali.