Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, tepat jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku kepala pemerintahan saat ini mengambil langkah untuk memastikan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan lancar.
"Sebagai negarawan yang percaya pada nilai demokrasi dimana kehendak rakyat lebih tinggi daripada kehendak elite, bisa dimaklumi bila segala persiapan untuk kelancaran pelantikan menjadi prioritas dan agenda utama pemerintahan SBY," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/10) lalu, seperti dikutip ANTARA.
Hikmahanto mengatakan, bila pelantikan berjalan lancar, maka Presiden SBY akan dikenang tidak saja oleh publik Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional sebagai Presiden Indonesia yang memastikan transisi mulus dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru.
Namun, bila sebaliknya, justru Presiden SBY akan mendapat kecaman karena demokrasi tidak berjalan dengan baik.
Pada 20 Oktober, saat pelantikan berlangsung, tidak saja mata rakyat Indonesia yang melihat, tetapi juga masyarakat dunia. Ini mengingat banyak negara mengakui keberhasilan demokrasi Indonesia pascareformasi.
Oleh karenanya, pimpinan MPR DPR dan DPD perlu memastikan agar interupsi tidak dilakukan oleh anggota masing-masing lembaga. Bahkan, tidak ada pengerahan-pengerahan massa yang berujung pada anarkistis.
Bila sebaliknya, justru Presiden SBY akan dikecam karena demokrasi tidak berjalan dengan baik.
Bila situasi kondusif tidak tercipta, tentu dunia akan bereaksi. Paling tidak investor asing di pasar modal Indonesia akan menghukum dengan keluar dan nilai tukar rupiah pun akan mengalami tekanan.
Hikmahanto mengatakan, pimpinan MPR, DPR dan DPD RI telah berkomitmen agar proses pelantikan akan terjadi pada tanggal yang ditetapkan dan berjalan dengan lancar.
Komitmen ini penting karena menjadi cermin bagi kedewasaan berdemokrasi Indonesia di mata dunia.
| Penulis | : | |
| Editor | : | Palupi Annisa Auliani |
KOMENTAR