Pengembangan Kota dan Daerah "Cerdas" Telah Memasuki Tahap Kedua

Penulis: Agung Adytia Pratama Putra

Gerakan Menuju 100 Smart City yang dimulai pada tahun lalu, kini sudah memasuki tahap kedua dan dilaksanakan di Jakarta pada hari Selasa (8/5/2018).

Gelar wicara ini diikuti oleh 50 walikota dan bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Seluruh pejabat negara ini nantinya akan menandatangani nota kesepahaman untuk mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City.

Baca juga: Inovasi Teknologi: Lensa Kontak yang Mampu Memancarkan Laser

Penandatanganan tersebut menjadi simbol telah dimulainya rangkaian kegiatan  yang bertujuan untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam menjawab berbagai permasalahan. Tidak hanya itu, rangkaian kegiatan juga bertujuan untuk mendorong potensi masing-masing daerah.

Pada Tahun 2017, 25 kabupaten/kota telah terpilih untuk turut serta dalam gerakan ini. Sementara itu, dalam masa perencanaan, 25 kabupaten/kota lainnya dapat menyusul untuk turut serta dalam gerakan ini pada tahun depan.

Seluruh kabupaten/kota yang telah masuk dalam program ini akan diberikan pembinaan secara berkelanjutan.

Gerakan Menuju 100 Smart City ini diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang didukung oleh berbagai kementerian terkait dan serta para pelaku industri di Indonesia.

Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Dalam pidatonya, Rudiantara menyatakan bahwa gerakan smart city ini harus dilakukan dengan tertib dan jelas.

“Sudah banyak sekali kegiatan smart city di Republik Indonesia ini. Hanya menurut kami, smart city ini dibuat tertib yang jelas. Karena smart city kan bukan sekadar membeli server, komputer ataupun jaringan. Tapi smart city ini dibuat untuk kita dapat melayani masyarakat lebih baik lagi.”, ucap Rudiantara.

Rudiantara juga menegaskan bahwa diperlukan banyak pertimbangan untuk mengikutsertakan kabupaten/kota agar dapat dilibatkan dalam Gerakan Menuju 100 Smart City ini.

Pertimbangan pertama adalah struktur APBD kabupaten/kota terkait. Hal ini diperlukan karena beberapa kabupaten/kota menghabiskan 70-80% APBD untuk belanja rutin. Sementara untuk turut serta dalam smart city, mereka butuh alokasi lebih di dalam APBD.